Rupiah, Antara Tekanan Geopolitik dan Pengelolaan Fiskal
ORBITINDONESIA.COM - Bulan April 2026 diakhiri dengan pelemahan rupiah terburuk sepanjang masa. Pada perdagangan Kamis, 30 April 2026, rupiah ditutup melemah 0,36% di Rp 17.353/USD. Hari itu, rupiah bahkan sempat menyentuh level terendah sepanjang sejarah di Rp 17.380/USD.
Para ekonom melihat faktor eksternal, yakni kembali meningkatnya tensi perang di Timur Tengah, dan keputusan The Fed mempertahankan suku bunga acuan sebagai salah satu penyebab.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyebut nilai tukar rupiah saat ini telah undervalued dibanding fundamentalnya. Seharusnya, kata dia, fundamental rupiah bergerak lebih kuat seiring solidnya kinerja ekonomi domestik.
Namun, dampak perang memberi tekanan terhadap rupiah lewat kenaikan harga minyak, penguatan dolar AS, hingga tingginya yield obligasi pemerintah AS, memengaruhi aliran modal global ke negara berkembang, termasuk Indonesia.
Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, sepakat rupiah sudah jauh di bawah nilai wajarnya yang menurut perkiraannya sekitar Rp 16.500 - Rp 16.800 per USD. Namun ia mengingatkan, rupiah yang undervalued tidak otomatis bisa segera menguat. Sebab, kata dia, pasar saat ini tidak hanya melihat fundamental, tapi juga memperhitungkan risiko.
Tekanan terbesar adalah harga minyak yang kembali tinggi, selain ketidakpastian perang Timur Tengah, dan penguatan permintaan terhadap dolar AS.
Setelah Presiden Trump mengungkapkan rencananya untuk memperluas blokade Selat Hormuz, harga minyak Brent untuk kontrak pengiriman Juni kembali naik 1,02% ke USD 113,07/barel.
Sensitivitas Indonesia yang tinggi terhadap gejolak harga minyak, menimbulkan pertanyaan tentang ketahanan fiskal. Pasar mulai menghitung risiko pelebaran defisit transaksi berjalan dan defisit APBN. Dan, itu terlihat dari defisit per Maret sebesar Rp 240,1 triliun, atau setara 0,93% PDB.
Laporan terbaru S&P Global Ratings menilai kondisi Indonesia paling rentan di antara negara lain di Asia Tenggara, jika konflik Timur Tengah berlangsung lama. Penilaian yang bisa dipahami.
S&P melihat dari sensitivitas Indonesia terhadap lonjakan harga minyak global. Kenaikan harga minyak mengharuskan pemerintah untuk meningkatkan anggaran subsidi BBM dan kompensasi energi. Dan, ini akan langsung menekan fiskal.
Josua Pardede melihat, BI masih punya ruang untuk menahan volatilitas rupiah. Tapi, efeknya hanya sementara dan terbatas. Penguatan rupiah yang lebih berkelanjutan, menurut dia, juga membutuhkan dukungan pemerintah melalui disiplin fiskal, pengelolaan subsidi energi, penguatan pasokan valas, dan yang tak kalah penting adalah komunikasi kebijakan yang bisa meyakinkan pasar.
Menurut Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, pasar saat ini membutuhkan kejelasan mengenai target fiskal dan strategi pembiayaan, terutama dalam konteks potensi tekanan dari harga energi dan kebutuhan belanja domestik. Pasar ingin melihat bahwa pemerintah memiliki ruang dan fleksibilitas untuk melakukan penyesuaian tanpa mengorbankan disiplin fiskal.
Sayangnya, sinyal yang disampaikan pemerintah justru membuat kepercayaan investor makin tergerus. Salah satunya adalah kengototan Presiden Prabowo yang akan mempertahankan program-program prioritasnya, bahkan di tengah efisiensi anggaran, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Padahal, banyak pihak menilai program-program tersebut, terutama MBG dengan anggaran fantastis, dinilai berpotensi membebani keuangan negara, meningkatkan defisit, dan memicu utang baru.
(Sumber: BDS Alliance) ***
