Berani Kritik Polemik MBG, Afni Zulkifli Ungkap Rp1 Triliun Hak Daerah Dialihkan
“Setengah triliun uang kita ditahan, setengah triliun lagi dipotong. Rp1 triliun hak kita hari ini tidak kita dapatkan.”
Kalimat itu meluncur tegas dari mulut Afni Zulkifli di tengah riuh perdebatan publik mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam hitungan hari, potongan video pidatonya menyebar luas di media sosial dan memantik beragam respons dari masyarakat. Sebagian publik memuji keberaniannya sebagai kepala daerah yang berani menyuarakan keresahan daerah secara terbuka, sementara sebagian lainnya mempertanyakan pernyataan tersebut di tengah sensitifnya polemik anggaran program nasional. Namun di balik kontroversi itu, sosok Afni justru menarik perhatian karena tampil berbeda: vokal, lugas, dan tidak ragu menyampaikan pandangan yang ia yakini sebagai kepentingan masyarakat yang dipimpinnya.
Jauh sebelum namanya dikenal sebagai Bupati Siak, Afni Zulkifli telah lebih dulu meniti perjalanan panjang sebagai jurnalis, akademisi, sekaligus aktivis lingkungan. Ia pernah bekerja sebagai wartawan hingga pemimpin redaksi di sejumlah media di Riau dan nasional. Pengalaman bertahun-tahun berada di ruang redaksi membentuk cara pandangnya terhadap kekuasaan: kritis, lugas, dan terbiasa menyuarakan persoalan publik secara terbuka.
Setelah meninggalkan dunia jurnalistik, Afni aktif dalam berbagai isu sosial dan lingkungan. Ia pernah menjadi tenaga ahli di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selama hampir satu dekade dan dikenal aktif mendampingi masyarakat dalam persoalan agraria, lingkungan, hingga kawasan hutan adat. Latar belakang sebagai jurnalis dan aktivis itulah yang membuat gaya kepemimpinannya terlihat berbeda, lebih vokal, komunikatif, dan berani menyampaikan keresahan daerah meski berada di tengah isu nasional yang sensitif.
Banyak anak muda saat ini memandang politik sebagai dunia yang perlahan kehilangan idealisme. Namun, sosok Afni Zulkifli menghadirkan narasi yang berbeda: bahwa seseorang tetap dapat membawa integritas profesinya ke ruang pemerintahan, meski harus menghadapi risiko kritik, tekanan, hingga konsekuensi politik atas keberanian menyuarakan pandangan secara terbuka.
Ia membuktikan bahwa pengalaman di dunia media bukan sekadar membentuk kemampuan berbicara di depan publik, melainkan juga melatih ketegasan sikap, kepekaan sosial, serta keberanian untuk membela dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Pengalaman itu membentuk cara pandangnya dalam membaca persoalan secara kritis serta memahami bahwa setiap kebijakan pada akhirnya akan berdampak nyata pada kehidupan masyarakat kecil.
Keberanian Afni juga mengingatkan bahwa pemimpin daerah bukan sekadar pelaksana administratif. Mereka adalah penyambung suara masyarakat di daerah yang sering kali tenggelam dalam hiruk-pikuk kebijakan pusat.
