Bedah Buku Ajoeba Wartabone: Sekali ke Djokja Tetap ke Djokja
ORBITINDONESIA.COM – Bedah buku Ajoeba Wartabone dan pekik “Sekali ke Djokja tetap ke Djokja” akan dibahas di Hotel Arya Duta, Pantai Losari, Makassar, Selasa 16 Juni 2026. Di tengah ingatan publik yang lebih sering menyebut Nani Wartabone, acara ini menggeser sorot ke Ajoeba Wartabone sebagai pejuang, politisi, jurnalis, dan intelektual Gorontalo.
Ajoeba Wartabone lahir di Gorontalo pada 11 Juni 1894, sehingga pada Juni 2026 usianya genap 132 tahun bila masih hidup. Ia berasal dari keluarga Zakaria Wartabone dan Tolangohula Kaluku, serta menjadi abang dari Nani Wartabone yang telah berstatus Pahlawan Nasional.
Bedah buku “Ajoeba Wartabone (1894-1957): Sekali ke Djokja Tetap ke Djokja” digelar di Makassar, kota yang pernah menjadi pusat Negara Indonesia Timur (NIT). Pemilihan lokasi itu penting, karena di Makassar pula Ajoeba pernah berada di pusaran politik federalisme pasca-1945.
Prof Dr Ir H Fadel Muhammad dijadwalkan menjadi keynote speaker, dengan rekam jejak sebagai Gubernur Gorontalo 2001-2009 dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan era SBY. Kehadiran Fadel menandai bahwa memori tokoh bukan sekadar urusan sejarah, tetapi juga arena legitimasi politik dan identitas daerah.
Sejumlah narasumber dari arsip, sejarah, dan kebudayaan ikut menguji isi buku itu, termasuk Dr Mukhlis PaEni dan Prof Dr Jumadi. Ada pula Dr Andi Suryadi Mappangara, Eddy Thamrin (Yudhistira Sukatanya), dan Basri Amin yang berangkat dari tradisi riset dan dokumentasi.
Moderatornya adalah Rusdin Tompo, yang menyebut buku setebal liv+436 halaman itu terbit Agustus 2025. Buku tersebut ia terima Februari 2026 dari Yunita Nursetia, staf HM Pulu Niode yang merupakan cucu Ajoeba Wartabone.
Jejak Ajoeba menunjukkan lintasan pendidikan elite bumiputra: ELS di Gorontalo dan Hoofdenschool di Tondano pada rentang 1903-1914. Lintasan ini lazim melahirkan kader administrasi kolonial, tetapi Ajoeba memakainya sebagai modal memasuki ruang publik.
Ia menulis di koran Tjahaja Siang pada 1920-1921, saat pers menjadi medan utama perdebatan modernitas dan kebangsaan. Nama-nama redaktur seperti HW Soemolang dan AA Maramis menandakan jaringan Sulawesi yang terhubung ke arus politik nasional.
Ajoeba kemudian menjadi Marsaoleh Limboto 1921-1924 dan mengikuti Bestuursschool di Batavia 1924-1926. Jalur ini menempatkannya di simpul birokrasi, sekaligus memperlihatkan bagaimana kolonialisme mencetak pemimpin lokal dengan disiplin administrasi.
Ia juga menjadi redaktur bulanan Pertimbangan di Manado bersama tokoh-tokoh seperti Mr Soenarjo dan Mr Iskaq Tjokrohadisoerdjo. Kombinasi birokrasi dan jurnalisme membuatnya mampu membaca kekuasaan sekaligus mengartikulasikan kritik.
Puncak relevansi politiknya muncul ketika ia menjadi Ketua Dewan Nasional di Gorontalo 1945-1946. Pada fase awal republik ini, daerah-daerah membutuhkan figur yang dapat menegosiasikan transisi dari struktur kolonial ke struktur nasional.
Desember 1946, Ajoeba ikut Konferensi Denpasar yang melahirkan NIT, bentukan van Mook. NIT sering dibaca sebagai proyek federalisme pro-Belanda, tetapi realitas di dalamnya lebih berlapis karena ada aktor-aktor republiken yang bekerja dari dalam.
Di Parlemen NIT 1947-1949, Ajoeba berada di Fraksi Progresif dan melontarkan pekik “Sekali ke Djokja tetap ke Djokja” pada rapat pemandangan umum 1947. Kalimat itu bukan sekadar slogan, karena “Djokja” saat itu adalah simbol pusat legitimasi Republik Indonesia.
Pada 4 November 1947, ia menjadi Ketua Dewan Gorontalo, menguatkan posisinya sebagai penghubung pusat-daerah. Lalu ia ikut Goodwill Missie Parlemen NIT pada 16 Februari sampai 10 Maret 1948 ke Yogyakarta, Jakarta, dan Jawa Timur.
Lawatan itu memperlihatkan strategi penting: menguji denyut republik sambil membawa mandat parlemen federal. Pertemuan dengan Presiden Soekarno dan Wapres Hatta menegaskan bahwa republik pun membuka ruang diplomasi dengan unsur-unsur di luar struktur Yogyakarta.
Sesudahnya, Ajoeba tercatat menjadi Kepala Daerah Sulawesi Utara 1949-1950 dan Kepala Pemerintahan Umum Gubernur Militer di Manado 1950-1951. Ini menunjukkan ia tetap dipercaya pada masa konsolidasi negara pasca pengakuan kedaulatan.
Ia juga aktif di Dewan Pemerintahan Daerah Partai Persatuan Indonesia Raya (PIR) 1953-1956 dan pernah menjadi calon Gubernur Sulawesi 1956. Dengan kata lain, Ajoeba tidak berhenti sebagai simbol, tetapi terus bertarung dalam mekanisme politik yang berubah cepat.
Yang menarik dari Ajoeba adalah paradoksnya: ia bergerak dalam institusi NIT, namun menegaskan kesetiaan pada Republik. Di sinilah pekik “Sekali ke Djokja tetap ke Djokja” bisa dibaca sebagai taktik politik, bukan sekadar romantisme.
Publik kerap menghakimi federalisme sebagai “anti-republik” secara hitam-putih. Kisah Ajoeba menantang simplifikasi itu, karena ada kemungkinan ia memilih “masuk” untuk mengarahkan, mengoreksi, atau setidaknya mengurangi kerusakan dari dalam.
Namun, glorifikasi juga perlu dihindari karena setiap tokoh adalah produk zamannya. Latar pendidikan kolonial, karier birokrasi, dan posisi elite lokal menuntut pembacaan kritis tentang siapa yang diuntungkan dan siapa yang tersisih dalam proses politik tersebut.
Bedah buku ini penting karena memulihkan peran jurnalisme dan arsip dalam membentuk ingatan kolektif. Ketika narasi sejarah hanya berputar pada nama besar tertentu, kita kehilangan detail tentang bagaimana republik bertahan melalui kerja-kerja administratif yang sunyi.
Makassar sebagai lokasi acara juga menyodorkan ironi sejarah: kota yang pernah menjadi ibu kota NIT kini menjadi ruang untuk mengafirmasi republikanisme Ajoeba. Ini mengingatkan bahwa tempat tidak pernah netral, karena selalu membawa jejak perebutan makna.
Ajoeba Wartabone wafat pada Jumat 26 April 1957, Ramadhan 1376 Hijriyah, dan dimakamkan di Desa Bubeya, Bone Bolanga, Gorontalo. Ia mendapat gelar adat “Ta Loo Layi a Lipu”, Putra Terbaik yang membuat Gorontalo lebih menonjol dan dikenal luas.
Bedah buku Ajoeba Wartabone di Makassar bukan hanya agenda literasi, tetapi latihan menimbang ulang cara kita menilai tokoh dan periode yang rumit. Jika pekik “Sekali ke Djokja tetap ke Djokja” adalah kompas moral, pertanyaannya kini: kompas apa yang kita pakai saat realitas politik kembali menawarkan jalan pintas dan kompromi? (Orbit dari berbagai sumber, 15 Juni 2026)
