• Keberlanjutan fiskal: APBN tertekan defisit >Rp600 triliun, utang jatuh tempo Rp800 triliun pada 2025.

• Risiko korupsi: Program besar dengan dana raksasa selalu menggoda aktor-aktor nakal.

• Literasi ekonomi: Tanpa pendampingan, koperasi bisa kembali mati suri.

Pengalaman Brasil (Bolsa Família) dan India (Midday Meal Scheme) membuktikan: konsep hebat hanya berbuah jika eksekusi rapi dan pengawasan ketat di lapangan.

Negara bukan sekadar pengatur. Ia adalah pengasuh kehidupan. Keberhasilan negara diukur dari senyum anak yang kenyang, dari petani yang tidak lagi terjerat hutang, dari guru yang dihargai jerih payahnya.

Pancasila, terutama sila ke-5—Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia—menuntut keadilan yang konkret: nasi di piring, atap di kepala, akses setara ke pendidikan.

Kontrak sosial baru Prabowo ini peta menuju kemakmuran inklusif. Tetapi peta tanpa navigator yang piawai akan menyesatkan. Perjalanan tanpa penjaga akan rawan dirampok di tengah jalan.

Tugas negara: memastikan eksekusi teknokratis setingkat orkestra—harmonis, presisi, tanpa nada sumbang.

Tugas rakyat: mengawasi, bersuara, dan menjaga agar dana yang dikucurkan kembali ke mereka, bukan menguap.

-000-