Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Dukung 100 Persen Penolakan Keramba Jaring Apung di Pantai Pangandaran
- Penulis : Abriyanto
- Kamis, 14 Agustus 2025 04:04 WIB

ORBITINDONESIA.COM - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan dukungan 100 persen kepada masyarakat Kabupaten Pangandaran, yang menolak keberadaan keramba jaring apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran, karena keberadaannya mengganggu aktivitas nelayan dan sektor pariwisata.
Pernyataan Gubernur Dedi Mulyadi itu disampaikan saat video call dengan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat deklarasi masyarakat menolak KJA yang digelar di Susi Air Beach Strip Pangandaran, Rabu, 13 Agustus 2025.
Susi menyampaikan kembali pernyataan Gubernur Dedi Mulyadi kepada masyarakat Pangandaran yang hadir dari berbagai organisasi atau komunitas masyarakat Pangandaran, terkait siap mendukung masyarakat dalam aksi penolakan itu.
Baca Juga: Gubernur Dedi Mulyadi Berencana Alihkan Sebagian Dana Bandar Udara Kertajati Rp60 Miliar ke Susi Air
"Nolak, 100 persen nolak," kata Susi mengucapkan ulang pernyataan Gubernur di hadapan masyarakat Pangandaran.
Pernyataan itu disambut teriakan dari massa sambil ungkapkan kata-kata "Bapak Aing" sebagai ucapan pengakuan mereka atas adanya dukungan gubernur tersebut.
Susi secara tegas menyatakan bersama dengan masyarakat menolak keberadaan KJA di Pantai Timur Pangandaran dan meminta pemerintah pusat untuk mencabut atau tidak melanjutkan izinnya.
Baca Juga: Pekerja Pariwisata Harap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Cabut Pelarangan Study Tour
Ia menjelaskan, kawasan Pantai Timur itu merupakan daerah konservasi yang tidak boleh ada kegiatan selain pariwisata dan perikanan secara tradisional.
"Itu wilayah konservasi, tidak boleh ada kegiatan lain," katanya.
Selain Susi, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami juga sudah menyampaikan kepada Gubernur Jawa Barat terkait aspirasi masyarakat Pangandaran tentang penolakan KJA di Pantai Timur Pangandaran.
Baca Juga: Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi: Investasi Harus Bermanfaat Bagi lingkungan dan Warga Sekitar
Gubernur, kata Citra, menyatakan siap bersama dengan masyarakat Pangandaran apabila keberadaan KJA di Pantai Timur Pangandaran itu mengganggu dan merugikan masyarakat.