Orbit Indonesia
Penjabat Kepala Daerah Diizinkan Pecat dan Mutasi Aparatur Sipil Negara
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro.
"Itu semua termaktub di dalam ayat (4a) dan (4b) dalam surat edaran ini," katanya.
Ia lantas menerangkan butir-butir penjelasan dalam surat edaran tersebut. Pertama, Mendagri memberikan izin kepada pj., plt., dan pjs. kepala daerah untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman disiplin kepada ASN yang tersangkut korupsi dan pelanggaran disiplin berat.
Poin kedua, katanya, Mendagri memberi izin kepada pj., plt., dan pjs. kepala daerah yang akan melepas dan menerima ASN yang mengusulkan pindah status kepegawaian antardaerah (mutasi antardaerah), maupun antarinstansi (mutasi antarinstansi).
"Pesan dari Mendagri Tito Karnavian kepada para pj., plt., dan pjs. kepala daerah bahwa mereka terpilih tanpa melalui tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) sehingga tidak memiliki beban politik," katanya. ***