Oleh Entang Sastraatmadja*

ORBITINDONESIA.COM - CNBC Indonesia merilis, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengaku ada pihak yang tidak senang jika Indonesia bisa swasembada pangan.

Adapun menurutnya, pihak yang tidak senang dengan swasembada pangan yakni pihak importir. Mereka sudah bangun gudang puluhan tahun, sudah bangun infrastruktur, sudah punya langganan, sudah punya kapal, dan pegawai. 

Baca Juga: Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi: Stok Beras di Gudang Bulog Capai 2,1 Juta Ton Jelang Lebaran

Mentan Amran menyampaikan saat dirinya memberikan paparannya di acara Hari Krida Pertanian 2025 beberapa waktu lalu di Gedung Kementerian Pertanian. Itu sebabnya, menjadi sangat masuk akal, jika Mentan Amran langsung mengambil langkah tegas untuk menjewer pihak-pihak yang hanya mencari keuntungan sesaat ini.

Banyak Importir pangan mungkin tidak senang dengan rencana swasembada pangan Indonesia karena beberapa alasan. Pertama, kehilangan peluang bisnis. Jika Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan, maka kebutuhan impor pangan akan menurun, sehingga importir pangan akan kehilangan peluang bisnis dan pendapatan.

Kedua, perubahan dinamika pasar. Swasembada pangan dapat mengubah dinamika pasar pangan di Indonesia, sehingga importir pangan perlu menyesuaikan strategi bisnis mereka untuk tetap kompetitif. Walau selama ini banyak dari mereka yang mampu menikmati keuntungan, tapi hendaknya mereka perlu memahami kepentingan yang lebih besar lagi.

Baca Juga: Harga Beras Lokal Meroket, Pasar Swalayan Jepang Kini Jual Beras Impor yang Lebih Murah

Ketiga, peningkatan kompetisi dengan produsen lokal. Dengan swasembada pangan, produsen lokal akan lebih dominan dalam pasar pangan Indonesia, sehingga importir pangan akan menghadapi kompetisi yang lebih ketat. Di sinilah perlunya kemitraan yang saling menguntungkan diantara para pelaku pasar.

Namun, dibalik semua itu, pemerintah Indonesia memiliki beberapa kebijakan untuk mendukung swasembada pangan, seperti penguatan produksi pangan. Pemerintah meningkatkan produksi pangan dalam negeri melalui pengembangan infrastruktur pertanian, subsidi pupuk dan benih, serta optimalisasi lahan pertanian. 

Selanjutnya, pemanfaatan teknologi. Pemerintah mendorong penerapan teknologi pertanian modern dan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian. Kemudian, stabilisasi harga dan distribusi pangan. Pemerintah mengatur harga pangan dan distribusi pangan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan.

Baca Juga: Presiden Prabowo Yakin Indonesia Jadi Solusi Pangan untuk Negara Lain yang Dilanda Kekeringan

Dengan demikian, pemerintah Indonesia berharap dapat mencapai swasembada beras pada tahun 2025 dan meningkatkan kemandirian pangan nasional. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintahan Presiden Prabowo yang dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, ingin mencapai swasembada pangan.

Terekamnya gambaran soal adanya pihak-pihak yang tak senang dengan pencapaian swasembada pangan,  Pemerintah sebaiknya memiliki sikap yang proaktif dan responsif dalam menghadapi pihak-pihak yang tidak suka terhadap pencapaian swasembada pangan. Beberapa langkah yang penting untuk ditempuh antara lain:

Pertama, melakukan komunikasi yang efektif. Artinya, Pemerintah harus melakukan komunikasi yang efektif dengan semua pihak yang terkait, termasuk importir pangan, petani, dan masyarakat sipil, untuk menjelaskan tujuan dan manfaat swasembada pangan, sehingga semua pihak memahami pentingnya pencapaian swasembada pangan.

Baca Juga: Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan Sebut Tak Ada Lagi Batasan Kuota Impor Sapi Hidup

Kedua, mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah harus transparan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program swasembada pangan, serta bertanggung jawab atas hasilnya. Ini penting digarap agar para pemangku kepentingan di sektor pangan, memiliki pemahanan yang sama terhadap makna swasembada pangan.

Ketiga, membangun kemitraan dan kolaborasi, baik secara kualitatif maupun integratif. Dalam kaitan ini, Pemerintah dapat membangun kemitraan dan kolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk mencapai tujuan swasembada pangan, seperti dengan petani, importir pangan, dan organisasi masyarakat sipil. 

Keempat,mengatasi kekhawatiran. Dalam kaitan ini, Pemerintah harus mampu mengatasi kekhawatiran dan keberatan dari pihak-pihak yang tidak suka terhadap pencapaian swasembada pangan, seperti kekhawatiran tentang lingkungan dan dampak sosial yang diciptakannya.

Baca Juga: Ribuan Kader Ansor - Banser Situbondo di Jawa Timur Deklarasi Patriot Ketahanan Pangan

Kelima, membangun kepercayaan. Dengan fenomena ini, Pemerintah harus membangun kepercayaan dan menumbuhkan keyakinan dengan semua pihak yang terkait, dengan menunjukkan komitmen dan konsistensi dalam mencapai tujuan swasembada pangan. 

Keenam, mengoptimalkan manfaat. Artinya, Pemerintah harus mengoptimalkan manfaat dari swasembada pangan bagi masyarakat, seperti meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan ketersediaan pangan, dan meningkatkan kemandirian pangan nasional.

Dengan menerapkan berbagai langkah di atas, tentu kita berharap, Pemerintah dapat meningkatkan dukungan dan partisipasi dari semua pihak terkait dalam mencapai tujuan swasembada pangan.

Baca Juga: DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah: Indonesia Kirim 10 Ribu Ton Beras ke Palestina Bukti Progresivitas

*Entang Sastraatmadja adalah Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat. ***