ORBITINDONESIA.COM - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Papua Barat menyebut program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan solusi dalam mengatasi masalah kesenjangan sosial.

Ketua HNSI Papua Barat, Ferry Auparay di Manokwari, Senin, 7 Juli 2025, mengatakan koperasi berbasis desa/kelurahan berpotensi menggerakkan ekonomi masyarakat akar rumput yang memanfaatkan potensi lokal.

Penguatan kemandirian ekonomi desa/kelurahan melalui pengelolaan koperasi mampu mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.

Baca Juga: Prabowo Raih Komitmen Investasi 7 Miliar Dolar AS dari British Petroleum Untuk Gas di Papua Barat

"Kopdes Merah Putih menjadi langkah strategis pemerintah melakukan pemerataan distribusi ekonomi," kata Ferry.

Selama ini, kata dia, masyarakat desa atau kampung di wilayah Papua Barat mengalami kesulitan untuk memasarkan hasil panen komoditas pertanian maupun hasil tangkapan nelayan secara langsung.

Kondisi itu berbeda dengan desa-desa di Pulau Jawa yang relatif mandiri karena ditopang dengan ketersediaan akses pasar, modal usaha, kelancaran transportasi, dan sarana pendukung lainnya.

Baca Juga: Pj Gubernur Ali Baham Temongmere: Efisiensi Anggaran, APBD Papua Barat 2025 Berkurang Rp200,32 Miliar

"Dengan program ini, pemerintah memberikan konsep memutus rantai ekonomi yang panjang, sehingga uang tetap berputar di kampung," ujarnya.

Menurut dia keberhasilan pengelolaan Kopdes Merah Putih perlu didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang memahami manajemen koperasi secara profesional, akuntabel, dan transparan.

Pemerintah provinsi dan kabupaten diharapkan tidak sekadar memfasilitasi pembentukan Kopdes Merah Putih secara administratif, melainkan turut berperan aktif memberikan pendampingan.

Baca Juga: Asosiasi Lokal Kontraktor Papua Barat Sebut Efisiensi Anggaran Hambat Pembangunan di Tanah Papua

"Pemerintah daerah harus aktif melakukan edukasi dan pendampingan supaya manfaat kopdes bisa dirasakan," kata Ferry.