Pepih Nugraha: Olok-olok Main Raja-Rajaannya Jokowi
Oleh Pepih Nugraha, kolumnis.
ORBITINDONESIA.COM - Hanya karena turun ke Lampung dan NTT di saat pemilu masih jauh, Jokowi dicap lawan politiknya sebagai "sedang main raja-rajaan". Lawan politik yang paling tajam dan kejam mengolok-olok Jokowi tentu saja PDIP melalui sejumlah "ternak elite"-nya seperti Guntur Romli.
Dalam pandangan PDIP atau siapapun yang terancam atas manuver Jokowi, turunnya Jokowi ke berbagai daerah adalah ancaman itu sendiri.
Memang ada "penolakan" dari berbagai kelompok di berbagai daerah. Tetapi percayalah, itu massa yang dimobilisir, dipolitisir dan bahkan dibayar oleh lawan politik Jokowi.
Dalam panggung kekuasaan, kepergian seorang pemimpin dari singgasana tidak serta-merta menghentikan gema langkahnya. Gema inilah yang ditakuti Megawati sampai SBY.
Lho kok Megawati dan SBY, ya sebab sama halnya dengan Jokowi yang mendorong Gibran Rakabuming Raja untuk menjadi Presiden RI, Megawati dan SBY pun masing-masing ingin agar Puan dan AHY juga jadi Presiden.
Persoalannya, ketika Megawati mendorong Puan dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendorong Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), publik diam seribu bahasa alias tidak mempersoalkan hal itu. Tetapi giliran Gibran didorong bapaknya, publik nyinyir dan langsung mencibir Jokowi sebagai haus kekuasaan, menghalalkan segala cara dan bentuk lain hinaan.
Realitasnya, ketika Jokowi alias Joko Widodo turun ke daerah-daerah seperti Lampung atau Nusa Tenggara Timur (NTT), sambutan publik yang meriah yang kerap diwarnai penganugerahan gelar adat, berbenturan secara diametral dengan kritik elite yang mencibirnya sebagai "main raja-rajaan" itu tadi.
Fenomena ini memperlihatkan hukum kekokohan simbolik di kana kekuasaan memiliki gravitasinya sendiri. Seseorang boleh kehilangan jabatan formalnya, namun sisa-sisa pancaran pengaruh atau "aura power" tidak seketika menguap. Yang dicari Jokowi dalam kunjungan semacam itu bukan lagi kebijakan administratif, melainkan validasi kultural dan pemeliharaan jejaring massa.
Di panggung rakyat, Jokowi disambut sebagai figur populis, tetapi di ruang elite politik, kehadirannya dibaca sebagai manuver kalkulatif.
Pertanyaannya, apakah ada rencana tersembunyi di balik kunjungan Jokowi ke berbagai daerah? Saya meyakini, dalam politik modern, apa yang disebut "tersembunyi" sering kali hanya soal membaca pola yang kasat mata.
Seorang pemimpin yang lahir dari rahim kontestasi elektoral yang panjang memahami bahwa kekuasaan tidak diwariskan lewat dekrit, melainkan melalui proteksi kelangsungan legasi. Ketika seorang mantan presiden terus merawat kantong-kantong dukungan, tujuannya bisa bermuka dua.
Pertama, mengamankan benteng pertahanan politik agar kebijakan-kebijakan masa lalunya tetap memiliki pelindung di masa depan. Kedua, menjaga daya tawar (bargaining power) di hadapan rezim yang sedang berkuasa, dalam hal ini Prabowo Subianto.
Mengenai upaya mendorong putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka (kini Wapres) menuju estafet tertinggi selepas kepemimpinan Prabowo Subianto, kalkulasi ini tentu berada dalam spektrum kemungkinan yang wajar dibaca publik. Politik keturunan bekerja seperti hukum gravitasi keluarga. Jokowi berupaya memastikan trah kekuasaan tidak terputus di tengah jalan. Perjalanan ke berbagai daerah berfungsi sebagai ladang pemupukan awal, merajut kembali simpati akar rumput, dan menguji ketahanan popularitas di luar Pulau Jawa.
Jika ditarik dalam garis lintang sejarah politik pasca-reformasi Indonesia, apa yang dilakukan Jokowi bukanlah sebuah anomali atau penemuan baru. Ini adalah pengulangan dari sebuah naskah lama yang ditulis dengan tinta berbeda.
Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani, misalnya, sebagai anak Proklamator sekaligus mantan presiden, Megawati meletakkan fondasi bagaimana partai politik dijadikan kendaraan utama untuk menurunkan tongkat estafet kepemimpinan kepada darah dagingnya.
Puan Maharani ditempa melalui tangga struktural partai yang panjang —dari posisi di parlemen hingga kursi menteri— sebelum akhirnya diposisikan sebagai salah satu sentral trah Sukarno di panggung nasional. Bagi Megawati, penjagaan marwah partai dan trah adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan.
Demikian pula SBY dan AHY. SBY, dengan pendekatan militer-akademisnya, juga menguji strategi penyiapan pengganti ketika mendesain transisi AHY keluar dari militer masuk ke kancah politik praktis.
Melalui posisinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, SBY membimbing langkah anaknya menghadapi ombak elektoral. Meskipun jalurnya tidak selalu mulus melalui kursi eksekutif tertinggi, polanya identik, yakni menggunakan sisa pengaruh singgasana untuk melapangkan jalan generasi penerus keluarga.
Siklus abadi kekuasaan
ketiga tokoh ini—Megawati, SBY, dan Jokowi— membuktikan satu tesis sosiologis klasik tentang hukum besi oligarki, bahwa struktur kekuasaan, betapapun ia lahir dari rahim demokrasi, cenderung mengerucut pada kontrol keluarga dan kelompok elite terdekat.
Olok-olok "main raja-rajaan" lahir dari kecemasan publik terhadap matinya meritokrasi, sementara pembelaan dari para pendukung Jokowi berakar dari kerinduan atas figur yang dianggap dekat dengan rakyat.
Di tengah benturan dua tafsir itu, sejarah Indonesia terus berputar pada poros yang sama, yakni pertarungan antara cita-cita demokrasi terbuka dan naluri kekuasaan yang ingin diabadikan melalui garis darah.
Bagi saya, Megawati, SBY maupun Jokowi setali tiga uang dalam mendongkrak, mendorong dan menjadikan anak-anak mereka sebagai Presiden RI.
Tetapi olok-olok publik hanya ditujukan pada Jokowi dan anaknya, Gibran. Sial memang, tetapi mungkin dengan cara itulah Jokowi semakin berada paling depan. ***
