Retret lima hari di Jakarta menjadi ruang kontemplasi mendalam. Di ruang berpendingin udara yang tak biasa baginya, Franklin mencatat materi kepemimpinan, manajemen sekolah, hingga sesi kedisiplinan bersama prajurit Resimen Arhanud 1/Falatehan. “Mereka mengajar kami dengan cara lembut, tapi nilainya sangat dalam,” ujarnya.

Ia menyadari, menjadi Kepala Sekolah Rakyat bukan hanya soal administrasi atau jadwal, tetapi juga menjadi teladan, pendengar, dan penggerak bagi anak-anak yang kelak ia temui. “Ibarat masuk ke hutan, kita belum tahu setapaknya. Tapi tekad saya sudah bulat," imbuhnya.

Namun di sela materi, muncul satu pertanyaan yang berulang dibicarakan para calon kepala sekolah, “SK pengangkatan kami nanti dari siapa, apakah ada yang baru atau seperti apa?” Pertanyaan sederhana, tapi cukup membuat hati mereka gelisah.

Baca Juga: Penyuluh dari Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Gencar Blusukan Menyuluh Hukum di Kalangan Pelajar Sekolah Dasar

Selama ini, kepala sekolah tingkat SD dan SMP berada di bawah Pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan SMA di bawah Pemerintah Provinsi. Sementara Sekolah Rakyat adalah program baru lintas jenjang, dan belum jelas naungannya.

Dalam kesempatan terpisah Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang ditemui ANTARA menjawab kegelisahan para calon kepala sekolah. Ia menegaskan bahwa Surat Keputusan (SK) resmi pengangkatan kepala Sekolah Rakyat akan diterbitkan oleh Kementerian Sosial meskipun finalisasinya masih dalam pembahasan tim formatur melibatkan kementerian terkait termasuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Kepala Sekolah Rakyat adalah aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki pengalaman memimpin dalam satuan pendidikan. Sementara guru bisa berasal dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) di pemerintah daerah, maupun yang direkrut langsung melalui seleksi transparan Kementerian Sosial.

Baca Juga: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat Larang Sekolah Swasta Naikkan Iuran

“Jadi nantinya mereka akan menjadi staf Kemensos. SK resmi mereka sah menjadi bagian dari Sekolah Rakyat itu setelah semua rangkaian seleksi selesai," jelasnya.

Saifullah juga tak menutup mata bahwa ada calon guru dan kepala sekolah yang mundur, baik karena kepastian SK maupun lokasi sekolah yang jauh. “Ya memang ada, tapi wajar-wajar saja,” ujarnya. Namun ia memastikan, peminat menjadi tenaga pengajar untuk program ini tetap banyak. “Faktanya, kita punya banyak cadangan sehingga program ini tidak kekurangan sumber daya,” kata Saifullah menegaskan.

Mendengar penjelasan itu, Franklin merasa sedikit lebih tenang. Meski hingga retret selesai ia tetap belum tahu siapa guru yang akan mendampinginya di Biak Numfor. “Saya sudah cari di daftar kelulusan tapi tidak ada nama dari Papua,” ucapnya.

Baca Juga: Malala Yousafzai, Bertaruh Nyawa Demi Sekolah

Hal ini juga sama seperti yang dirasakan oleh Gina Intana Dewi Calon Kepala Sekolah Rakyat Tanggerang Selatan, Banten dan Janet Berotabui, Calon Kepala Sekolah Rakyat dari Kota Jayapura, Papua yang belum mengetahui siapa yang akan mereka pimpin, padahal tahun ajaran baru 2025/2026 tinggal menghitung hari.