Orbit Indonesia
Indonesia Darurat Ledakan Penduduk! Masalah Ekonomi Makin Kompleks
Ilustrasi Penduduk Indonesia yang Terus Bertambah.
ORBITINDONESIA – Indonesia sekarang ini menghadapi masalah ekonomi dan sosial yang kompleks menyusul ledakan jumlah penduduk yang tinggi.
Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), jumlah penduduk Indonesia sekarang ini mencapai 270-an juta jiwa.
Jumlah penduduk tersebut, menurut BKKBN, akan terus bertambah seiring bertambahnya penduduk usia subur.
Baca Juga: Gaji Perangkat Desa Lampung Timur Dicicil, Zaiful Bokhari Beri Komentar Begini
Baca Juga: Kemendagri Segera Evaluasi Kepatuhan Pemerintah Lampung Timur Menjalankan Kewajiban Konstitusional
Yang mengalami beban sosial dan ekonomi berat adalah Pulau Jawad an Sumatra, karena 60 persen jumlah penduduk Indonesia bermukim di sana.
“Sebanyak 60 persen penduduk Indonesia itu berada di Jawa dan Sumatera. Jumlah penduduk yang sangat besar menjadi masalah yang kompleks,” kata Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Bonivasius Prasetya Ichtiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis 22 September 2022.
Ia mengatakan, BKKBN memiliki proyeksi bila Indonesia akan memiliki penduduk usia remaja sebanyak lebih dari 47 juta jiwa sampai tahun 2025.
Di sisi lain, kualitas hidup orang lanjut usia di Indonesia semakin baik. Tercatat pertumbuhan usia lanjut usia juga terus meningkat.
Baca Juga: Hotman Paris Sarankan Lampung Timur Dilebur dengan Kabupaten Terdekat
Boni menyebutkan pada tahun 2021 saja, Indonesia sudah memiliki 29,3 juta jiwa orang usia lanjut atau sebesar 10,82 persen dari total penduduk.
“Belum lagi permasalahan penduduk usia produktif, dan presentasi penduduk yang tinggal di perkotaan. Itu akan semakin meningkat, terutama karena perpindahan penduduk dari desa ke provinsi-provinsi yang menjadi sasaran urbanisasi,” katanya.
Meski demikian, kata dia, pertumbuhan penduduk tak melulu membawa dampak buruk. Indonesia diproyeksikan berkesempatan untuk meraih bonus demografi sampai dengan tahun 2030 yang bisa menjadi potensi pembangunan bila dikelola dengan baik.
Namun, akibat kompleksitas itu pula pemerintah dari tingkat pusat dan daerah dituntut memperkuat sinergi perencanaan pembangunan kependudukan.
Sayangnya, sampai hari ini ada 17 provinsi belum menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) lima pilar pembangunan.
Sebanyak 17 provinsi itu terdiri atas Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua.
Sedangkan lima pilar yang maksud adalah pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarah mobilitas, dan penataan administrasi kependudukan.
Ia mengatakan GDPK diperlukan untuk menjadi landasan penanganan persoalan kependudukan yang terencana, sistemastis dan berkesinambungan. Sebab penyusunan GDPK sebagian besar menyangkut aspek kuantitas.
GDPK juga menjadi alat bantu dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan kependudukan, supaya tidak melenceng dari garis-garis perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan.
Dengan demikian, ia meminta agar 17 provinsi memahami urgensi penyusunan GDPK tersebut dan segera mengumpulkannya.
“Saya minta ke-17 provinsi tersebut bisa segera menyusun GDPK lima pilar dengan memahami bahwa pentingnya dokumen tersebut, dalam mendukung pembangunan daerah melalui integrasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah,” demikian Bonivasius Prasetya Ichtiarto. ***
???????