Sistem pembuktian terbalik sudah lama diterapkan di beberapa negara di Asia dan salah satunya adalah negara tetangga yaitu Malaysia.

Di Malaysia dalam Anti Corruption Act (ACA) pada Pasal 42 dinyatakan bahwa semua gratification kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap kecuali dibuktikan sebaliknya oleh Terdakwa.

Baca Juga: Pernikahan Reza Arap dan Wendy Walters Cuma Konten, Young Lex Ungkap Rahasia Dibalik Layar

Maksud ketentuan ini bahwa Jaksa Penuntut Umum hanya membuktikan satu bagian inti delik yaitu adanya pemberian (gratification), selebihnya dianggap dengan sendirinya kecuali dibuktikan sebaliknya oleh terdakwa, yaitu pertama, pemberian itu berkaitan dengan jabatannya (in zijn bediening), kedua adalah berlawanan dengan kewajibannya (in strijd met zijn pliejht). (M. Akil Mochtar, 2006: 29).

Sistem pembuktian terbalik di Indonesia dapat dikatakan merupakan sistem pembuktian semi terbalik karena Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa berusaha membuktikan dakwaan maupun membuktikan secara negatif dakwaan tersebut.

Jika Terdakwa tidak dapat membuktikan sebaliknya maka ketidakmampuan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti Jaksa.

Baca Juga: Reza Arap Dituding Selingkuh Hingga Jadi Trending Twitter, Penyanyi Rossa Jadi Sasarannya

Sistem pembuktian terbalik ini hanya berlaku pada: pertama, tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp10 juta atau lebih (Pasal 12 B ayat (1) huruf a) dan yang kedua adalah mengenai harta benda yang belum didakwakan, tetapi diduga ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi (Pasal 38 B). (Adami Chazawi, 2008: 112).***