Orbit Indonesia
Inpres Kendaraan Listrik Jadi Kendaraan Dinas Dikritik, Anggota DPR: Baterai Saja Masih Impor
Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian kritik kebijakan pemerintah untuk jadikan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas.
Wakil Ketua Komisi VII Eddy Soeparno menuturkan, pihaknya mendorong MIND ID, Antam dan IBC untuk menyusun peta jalan pengembangan ekosistem EV dan EV Baterai yang lebih terukur dengan menyusun target prioritas yang ingin dicapai.
"Komisi VII DPR RI mendesak Direktur MIND ID dan Dirut PT Antam Tbk termasuk Dirut Indonesia Battery Corporation (IBC) untuk menyusun roadmap pengembangan ekosistem EV dan EV Baterai yang lebih terukur dengan menyusun target prioritas yang ingin dicapai," dalam Rapat dengan pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI secara virtual.
Baca Juga: Media Tiongkok Sebut Indonesia Akan Kuasai Sepakbola Asia Tenggara
Selain itu, dalam pengembangan proyek baterai kendaraan listrik terintergasi harus dikaji secara mendalam agar tidak merugikan BUMN pertambangan Indonesia.
"Komisi VII DPR RI mendesak Direktur MIND ID dan Dirut PT Antam Tbk termasuk Dirut Indonesia Battery Corporation (IBC) agar skema kerjasama dengan pihak asing seperti PT Ningbo Contemporary Btrunp Lygend Co, Ltd (CBL) dan LG Energy Solution (LGES) dalam pengembangan proyek baterai kendaraan listrik terintergasi harus dikaji secara mendalam agar tidak merugikan BUMN pertambangan kita," ujar dia.***