ORBITINDONESIA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggunakan sistem pembuktian terbalik terhadap tersangka kasus korupsi Lukas Enembe yang merupakan Gubernur Papua.

Langkah KPK untuk melakukan sistem pembuktian terbalik terhadap Lukas Enembe tersebut disampbut positif oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dilansir OrbitIndonesia dari ANTARA, Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas meyakini bahwa langkah tersebut dapat menyelesaikan kasus korupsi Lukas Enembe.

Baca Juga: Benarkah Ratu Elizabeth Keturunan Nabi Muhammad?

"Hal ini tentu sangat kami dukung karena cara ini tentu juga akan bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi pihak lain yang diduga telah melakukan tindak korupsi," kata Anwar, Rabu, 21 September 2022.

Menurut dia, sistem pembuktian terbalik dapat mengungkap kasus korupsi dan menghentikan isu yang berseliweran di belakangnya.

Sebelumnya, dalam konferensi pers bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin, 19 September 2022, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan KPK menerapkan sistem pembuktian terbalik terhadap tersangka Lukas Enembe.

Baca Juga: Pernikahan Reza Arap dan Wendy Walters Cuma Konten, Young Lex Ungkap Rahasia Dibalik Layar

Alex mengatakan KPK siap menghentikan penyidikan dan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus dugaan korupsi Lukas Enembe, jika dia dapat membuktikan sumber uang yang dia gunakan dalam transaksi keuangan memang berasal dari dana yang secara hukum merupakan hak dia.