Dalam sejarah republik, belum pernah TNI diberdayakan secara resmi untuk menjaga proses hukum sipil.

Tapi Prabowo tahu: ini bukan masa biasa. Ini adalah medan perang moral. Dan dalam perang semacam ini, dibutuhkan kekuatan yang tidak konvensional.

-000-

Baca Juga: Catatan Denny JA: Penentu Utama Meraih Mimpi

Meski demikian, sejarah memberi peringatan. Pelibatan militer dalam ranah sipil adalah pedang bermata dua. Jika tak diawasi secara ketat dan transparan, kekuatan itu bisa melenceng menjadi intimidasi.

Karena itu, strategi ini harus dijaga tetap dalam pagar demokrasi dan hukum. Bukan untuk menakut-nakuti rakyat, melainkan melindungi mereka yang berani berkata: cukup sudah.

Di sisi lain, suara-suara kritis dari masyarakat sipil patut didengar. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat mengingatkan bahwa pelibatan militer dalam penegakan hukum sipil berisiko menciptakan ketergantungan baru.

Baca Juga: Catatan Denny JA: Papua yang Luka dan Melahirkan Puisi

Secara jangka panjang bisa mengikis independensi kejaksaan itu sendiri.

Sejarah menunjukkan bahwa lembaga-lembaga sipil yang terlalu terlindungi justru kehilangan kredibilitas di mata publik.

Karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Perpres ini harus menjadi fondasi utama. Perlindungan tak boleh berubah menjadi pengawasan yang membatasi kebebasan penegak hukum.

Baca Juga: Catatan Denny JA: Mengapa Bank Dunia Tempatkan Indonesia Negara Berpenduduk Miskin Keempat?

Prabowo layak diberi fair chance atas terobosannya: menjadikan militer sebagai sekutu dalam memerangi korupsi yang telah menjelma menjadi monster berlapis tameng kekuasaan.