ORBITINDONESIA.COM - Komisi Nasional HAM Sudan pada Sabtu, 3 Mei 2025 mengumumkan, sedikitnya 300 warga sipil, termasuk 21 anak-anak dan 15 wanita, tewas dalam serangan yang dilakukan oleh Pasukan paramiliter Dukungan Cepat (RSF) di Kota Al-Nahud, di negara bagian Kordofan Barat.

Dalam pernyataan resminya, Komisi Nasional HAM Sudan tersebut mengecam "pelanggaran yang dilakukan oleh RSF terhadap warga sipil di Al-Nahud, termasuk penargetan langsung, eksekusi, dan pembunuhan."

Komisi Nasional HAM Sudan mencatat, angka korban tewas masih bersifat sementara karena pengepungan kota yang terus dilakukan oleh pasukan RSF dan pencegatan yang mereka lakukan terhadap penduduk yang melarikan diri atau mengakses bantuan.

Baca Juga: Lagi-lagi Standar Ganda, AS Bantah Terjadi Genosida di Gaza Meski Sebut Ada Genosida di Sudan

Pada Jumat, 2 Mei 2025, Jaringan Dokter Sudan melaporkan lebih dari 100 kematian dalam serangan yang sama. Menurut komisi tersebut, RSF juga menjarah pasokan medis, pasar lokal, dan Rumah Sakit Al-Nahud.

Mereka mengimbau masyarakat internasional untuk menekan semua pihak guna memastikan warga sipil diizinkan keluar dari zona konflik dengan aman.

Sementara itu, tidak ada komentar dari RSF terkait laporan tersebut.

Baca Juga: Turki Serukan Gencatan Senjata di Tengah Meningkatnya Konflik Sudan

RSF pada Jumat mengeklaim bahwa mereka telah mengambil alih kendali penuh Al-Nahud dan merebut markas besar Divisi Infanteri ke-18 tentara Sudan setelah bentrokan dengan pasukan pemerintah.

Kota tersebut, yang sebelumnya berada di bawah kendali tentara, telah berfungsi sebagai ibu kota sementara Kordofan Barat sejak Juli 2024, setelah RSF merebut ibu kota aslinya, Al-Fula.

Sejak 15 April 2023, RSF telah berperang melawan tentara untuk menguasai Sudan, yang mengakibatkan ribuan orang tewas dan menciptakan salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia.

Baca Juga: Ketegangan Meningkat, PBB Peringatkan Sudan Selatan di Ambang Kehancuran

Lebih dari 20 ribu korban tewas, dan 15 juta orang mengungsi, menurut PBB dan pemerintah setempat.