ORBITINDONESIA.COM - Ekonom Rhenald Kasali mengungkapkan alasannya mundur sebagai presiden komisaris (komisaris utama) PT Pos Indonesia (Persero) per 20 April 2025.

Rhenald Kasali mengungkapkan sudah meminta untuk mundur sejak awal tahun ini karena beberapa alasan, termasuk untuk menerima penugasan baru dalam bisnis internasional di Inggris, serta mengembangkan Rumah Perubahan yang ia dirikan.

“Saya sudah sejak awal tahun minta berhenti, karena Rumah Perubahan membutuhkan saya, selain itu saya dapat penugasan baru di luar negeri. Jadi Maret lalu saya menulis surat dan awal April saya harus ke UK,” kata Rhenald Kasali kepada ANTARA di Jakarta, Rabu, 30 April 2025.

Baca Juga: Bisnisnya Bergantung ke Pemerintah, Asep Wahyuwijaya DPR Kritik Keras PT Pos Indonesia

Rhenald telah menjabat sebagai komisaris utama PT Pos Indonesia selama empat tahun terakhir. Sebelumnya, guru besar Universitas Indonesia itu juga pernah menjabat sebagai presiden komisaris PT Telkom Indonesia dan PT Angkasa Pura 2.

Setelah kepergiannya, Rhenald menyoroti sejumlah tantangan yang telah menanti PT Pos Indonesia ke depan, yaitu dari sisi arus kas (cashflow), pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan kompetisi bisnis.

Dari sisi arus kas, Rhenald menilai PT Pos Indonesia yang memiliki cukup banyak pegawai berpotensi untuk mengalami tekanan.

Baca Juga: Mengantisipasi Dampak Perubahan Konsep BUMN

“PT Pos ini pegawainya banyak. Tekanan cashflow akan sangat merepotkan karena berbagai hal,” kata Rhenald.

Berbagai hal itu, lanjut Rhenald, adalah pertama, jasa pos sudah hampir habis, sehingga membuat pasar atau market-nya nyaris hilang. Hal ini juga beriringan dengan bisnis logistik yang belum membuahkan hasil dan kompetisinya terbilang ketat.

“Ketiga adalah efisiensi anggaran ini berakibat pendapatan dari negara terancam, dan keempat beban biaya yang meningkat,” ujar Rhenald.

Baca Juga: Kejaksaan Negeri Padang Tetapkan Pegawai Bank BUMN Jadi Tersangka Korupsi

Lebih lanjut, dari sisi kualitas SDM, Rhenald menilai masih banyaknya pejabat setingkat di bawah direksi yang kurang kualifikasi, bahkan tingkat pendidikan SLTA.

“Ini tentu perlu perhatian, apalagi mereka membawahi orang-orang muda yang pendidikannya S2,” kata dia.

Sementara dari sisi kompetisi, PT Pos Indonesia memiliki beban biaya tetap. “PT Pos hadir sampai ke daerah-daerah terpencil, namun asetnya juga besar-besar di tengah kota dan merupakan gedung bersejarah,” kata Rhenald.

Baca Juga: Menteri BUMN Erick Thohir Sebut Konsolidasi Danantara Jadi Prioritas Supaya Bisa Jalan

“Banyak bangunan yang perlu direnovasi. Di sisi lain, bangunan ini menyandang biaya tetap yang tinggi,” ujarnya menambahkan.***