Antisipasi PHK Sebagai Kode Merah Industri Tekstil dan Garmen Nasional
- Penulis : Abriyanto
- Minggu, 09 Maret 2025 11:35 WIB

Vietnam dan Bangladesh juga menerapkan kebijakan strategis untuk menjaga industri tekstil mereka tetap hidup, dengan memberikan insentif pajak dan membangun ekosistem industri yang lebih efisien.
Di Indonesia, langkah-langkah seperti itu perlu untuk terus didorong. Alih-alih memberikan subsidi atau perlindungan, industri jangan justru dibebani dengan biaya produksi yang terus meningkat, termasuk tarif listrik dan upah yang naik setiap tahun tanpa diimbangi dengan perbaikan produktivitas.
Salah satu hal yang perlu diperbaiki dengan signifikan adalah penegakan hukum terhadap impor ilegal yang membanjiri pasar dalam negeri. Maraknya praktik impor ilegal ini telah membuat industri dalam negeri semakin terdesak.
Baca Juga: Lowongan Kerja Terbaru 2022 di PT Primajaya Pantes Garment Butuh Senior Staff Accounting GL
Perusahaan tekstil yang masih bertahan kini harus menghadapi pilihan sulit, bertahan dengan segala keterbatasan atau menutup usaha mereka dan merelokasi produksi ke negara lain yang lebih kompetitif.
Jika tren ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan Indonesia akan menjadi negara yang sepenuhnya bergantung pada impor untuk kebutuhan tekstil. Ini jelas berbahaya, tidak hanya dari sisi ekonomi tetapi juga dari sisi ketahanan industri nasional.
Intervensi cepat
Baca Juga: Produk Tekstil Impor Lebih Murah, Industri Kecil Menengah di Bandung hingga Cirebon Gulung Tikar
Semua pihak di negeri ini tidak bisa terus berpangku tangan dan hanya melihat keadaan ini sebagai konsekuensi pasar bebas.
Pengamat ketenagakerjaan sekaligus Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan pemerintah memerlukan langkah strategis demi mencegah pemutusan hubungan kerja besar di sektor industri padat karya. Intervensi yang cepat dan tepat harus dilakukan untuk mencegah kehancuran total industri tekstil nasional.
Beberapa langkah konkret dapat segera diambil untuk mengatasi permasalahan ini. Hal prioritas yang utama yakni penerapan kembali safeguard untuk membatasi impor tekstil yang tidak terkendali perlu segera dilakukan. Tanpa perlindungan ini, produk tekstil dalam negeri akan terus tergerus dan semakin banyak pabrik yang akan gulung tikar.
Baca Juga: Kisah Wanita yang di-PHK dan Selalu Butuh Uang
Kemudian, pemerintah harus memberikan insentif bagi industri tekstil lokal, baik dalam bentuk subsidi energi maupun akses pembiayaan yang lebih murah. Ini akan membantu industri untuk tetap kompetitif dan bertahan dalam kondisi sulit.