Ada Apa di Balik Reshuffle Kabinet Jilid 1?
- Penulis : Dody Bayu Prasetyo
- Kamis, 20 Februari 2025 08:20 WIB

Pelajaran berharga
Belajar dari reshuffle ini, ada pelajaran berharga bagi para pejabat publik, khususnya dalam mengelola komunikasi kebijakan. Pemerintah bukan hanya perlu membuat kebijakan yang pro-rakyat, tetapi juga harus memastikan bahwa kebijakan tersebut diterima dengan baik oleh masyarakat.
Sebagai contoh, pada masa pemerintahan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani berupaya mengelola berbagai kebijakan fiskal yang menantang, seperti pengurangan subsidi energi, dengan pendekatan komunikasi yang strategis.
Baca Juga: Pengamat : Kabinet Tidak Efektif, Reshuffle Mendesak Dilakukan
Ia menggunakan pendekatan berbasis data dan secara aktif berdialog dengan berbagai pihak untuk membangun pemahaman yang lebih baik. Dengan komunikasi yang efektif, kebijakan yang pada awalnya berpotensi menimbulkan resistensi pada akhirnya dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat.
Belajar dari negara lain, pada 13 Februari 2020, Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, merombak kabinetnya secara signifikan untuk kesempatan pertama sejak pemilihan umum Desember 2019.
Perombakan ini dianggap sebagai upaya Johnson untuk memusatkan kekuasaan di Downing Street dan memastikan bahwa kabinetnya sejalan dengan visinya pasca-Brexit.
Baca Juga: Saiful Huda Ems: Reshuffle Kabinet yang Penuh Tanda Tanya
Secara keseluruhan, reshuffle kabinet 2020 di bawah kepemimpinan Boris Johnson menandai fase baru dalam pemerintahannya, dengan penekanan pada loyalitas dan keselarasan visi di antara anggota kabinet.
Sebagai bagian dari refleksi atas reshuffle ini, Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Ketika kebijakan dirancang dengan pendekatan partisipatif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, penerimaan masyarakat akan lebih baik.
Kemudian, strategi komunikasi juga harus lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan meningkatnya peran media baru termasuk media sosial dalam membentuk opini publik, pemerintah perlu memanfaatkan kanal digital secara optimal untuk menyampaikan pesan-pesan kebijakan dengan cara yang lebih mudah dipahami dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Baca Juga: Prabowo Umumkan Peluncuran BPI Danantara Akan Digelar pada 24 Februari Mendatang
Selain itu, reshuffle ini juga menjadi momentum bagi Presiden Prabowo untuk semakin memperkuat konsolidasi pemerintahannya.