ORBITINDONESIA.COM - Reshuffle kabinet selalu menjadi momen yang menarik untuk didiskusikan. Perubahan susunan kabinet atau pergantian menteri dapat dimaknai sebagai bagian dari dinamika politik, respons terhadap tantangan yang berkembang, atau koreksi atas kebijakan yang berjalan kurang optimal.

Itu pun yang terjadi saat Presiden Prabowo mengganti Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Inovasi Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro dan mengangkat Brian Yuliarto sebagai penggantinya.

Ini tentu menimbulkan berbagai reaksi. Meski masyarakat sudah mulai terbiasa dengan pergantian serupa mengingat reshuffle kerap juga dilakukan pada pemerintah yang telah lampau-lampau.

Baca Juga: Pengamat : Kabinet Tidak Efektif, Reshuffle Mendesak Dilakukan

Namun, alih-alih melihatnya sebagai tindakan mendadak atau kontroversial, hal ini bisa dipandang sebagai langkah strategis yang dilakukan pada saat yang tepat. Meskipun juga Satryo Soemantri Brodjonegoro sempat mengaku bahwa reshuffle dilakukan setelah ia menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya itu.

Memang dalam konteks pemerintahan yang efektif, seorang menteri tidak hanya bertugas menjalankan kebijakan, tetapi juga harus mampu mengomunikasikan dan menerjemahkan visi presiden dengan baik.

Syahganda Nainggolan dari Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle berpendapat, pergantian menteri yang dilakukan oleh Presiden Prabowo sudah tepat waktu. Selain untuk memperkuat dan mendisiplinkan pemerintahan, reshuffle kabinet juga berfungsi untuk meningkatkan kinerja, efektivitas dan efisiensi pemerintahan.

Baca Juga: Saiful Huda Ems: Reshuffle Kabinet yang Penuh Tanda Tanya

Syahganda menilai ketidaksepahaman dalam komunikasi kebijakan dapat memicu resistensi dari publik, seperti yang terjadi dalam kasus kenaikan UKT (Uang Kuliah Tunggal), pemotongan beasiswa, dan dampak pada tunjangan kinerja dosen. Dalam hal ini, ia menilai ada yang belum selaras dalam penyampaian esensi dari refocusing anggaran yang dilakukan pemerintah sehingga reshuffle perlu dilakukan.

Syahganda berpendapat Presiden Prabowo masih perlu lebih banyak lagi menjelaskan ide-ide pembangunannya kepada publik sehingga diperlukan jajaran menteri di kabinet yang mampu menjabarkan apa yang dimaui  Presiden. Menurut dia, konsolidasi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan berorientasi rakyat saat ini berlangsung intensif.

Prabowo tampak sempat menghadapi kesulitan dalam menjelaskan ide-ide besarnya kepada kelas menengah, seperti mahasiswa. Sehingga, dia membutuhkan menteri yang kompatibel pada arus yang deras.

Baca Juga: Prabowo Umumkan Peluncuran BPI Danantara Akan Digelar pada 24 Februari Mendatang

Ketika kebijakan tidak dikomunikasikan dengan baik, dampak yang timbul bisa menjadi eskalatif, seperti unjuk rasa mahasiswa yang akhirnya mengkritik pemerintah secara luas.