ORBITINDONESIA.COM - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi NasDem Asep Wahyuwijaya mengkritik PT Pos Indonesia agar tidak selalu bergantung kepada proyek pemerintah.

Asep dalam keterangannya di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa, 11 Februari 2025 menyebutkan, pertumbuhan bisnis sektor logistik yang pada tahun 2024 menyumbang sekitar 14 persen atau senilai Rp1.400-an triliun cukup menjadi tanda bisnis jasa pengiriman masih cerah. 

"PT Pos Indonesia sebagai perusahaan plat merah pada sektor jasa pengiriman dan logistik mestinya menangkap peluang ini dengan senantiasa melakukan inovasi dalam layanan usahanya," kata wakil rakyat asal daerah pemilihan Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) itu.

Baca Juga: Naturalisasi Calon Pemain Timnas Ole Romeny, Dion Markx, dan Tim Geypens Disetujui DPR

Asep menyayangkan bahwa total pendapatan PT Pos Indonesia sendiri pada tahun 2024 hanya mencapai Rp5,7 triliun. Menurutnya jaringan usaha PT Pos Indonesia terluas dan terbanyak. 

Terlebih, katanya, PT Pos Indonesia adalah perusahaan jasa pengiriman tertua jika dibanding kompetitor lain. 

"Dengan kekuatan jaringan usahanya yang mencakup 4.300-an cabang, 30 ribuan titik penjualan dan belasan ribu pekerja mitranya masa bisa kalah oleh TIKI yang usianya jauh lebih muda dan hanya memiliki perwakilan di 65 kota besar, 500an kantor perwakilan, 3.700an gerai dan 6000an pegawai," kata Asep.

Baca Juga: Anggota DPR Gavriel Novanto Usul ke Menteri Sjafrie Sjamsoeddin agar Bentuk Kodam di NTT

Menurutnya, PT Pos Indonesia sudah seharusnya merajai bisnis pengiriman dan logistik di Indonesia. Dengan modal usaha dan banyaknya pekerja yang berasal dari pemerintah, ia menilai PT Pos Indonesia itu melakukan pekerjaan yang sifatnya mudah-mudah saja. 

"Barangkali hal ini pula yang membuat jajaran direksi dan pengurus lainnya menjadi terlena, sehingga saat saya membaca sebuah portal siapa perusahaan logistik terbaik di Indonesia pada tahun 2024 ternyata PT Pos Indonesia menempati urutan ketiga setelah Tiki dan JNE sebagai juaranya," katanya.

Ia mendorong PT Pos Indonesia membuat visi bisnis yang jauh lebih revolusioner, mandiri sehingga tidak secara terus menerus bergantung kepada proyek pengiriman dari pemerintah. 

Baca Juga: Ketua DPR RI Puan Maharani Harap Indonesia-Italia Saling Melengkapi Saat Bertemu Parlemen Italia

"Kalau diibaratkan berburu, PT Pos itu seperti berburu binatang di kebon binatang, saya kira ke depan hal itu jangan lagi menjadi prioritas bisnisnya. PT Pos pun harus siap dan mempersiapkan diri juga untuk dapat berburu di hutan liar," katanya. 

PT Pos Indonesia menyampaikan tema RKAP tahun 2025 yang ingin memperkuat sinergi BUMN, sehingga bisa mengambil peluang usaha pengiriman dari BUMN lainnya yang nilai belanjanya menembus Rp280 triliun. Asep menilai kondisi itu merupakan ceruk pasar yang potensial sehingga berpotensi menaikkan pendapatan dan laba PT Pos Indonesia.

Pertanyaannya sekarang, bagaimana kesiapan inovasi teknologi apa yang sudah dimiliki agar kecepatan, ketepatan dan efisiensi serta transparansi dalam pengirimannya bisa dilakukan.

Baca Juga: Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera Nilai Rencana Donald Trump terhadap Gaza Sangat Provokatif

"Saya kira hal ini jauh lebih penting untuk dilakukan oleh PT Pos Indonesia, bukan meminta dukungan dari DPR agar semata-mata dapat proyek dari pemerintah," kata Asep.***