ORBITINDONESIA.COM - Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengungkap, 41,6 persen anggota masyarakat menilai penegakan hukum di Indonesia berjalan positif dalam 100 hari masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam rilis survei yang diikuti secara online di Jakarta, Minggu 9 Februari 2025, total 41,6 persen anggota masyarakat yang menilai positif itu terdiri dari 4,7 persen responden menyatakan penegakan hukum berjalan sangat baik dan 36,9 persen lainnya menyatakan baik.

Menurutnya, survei menyebut bahwa 30,9 persen masyarakat yang menilai penegakan hukum berjalan sedang atau biasa-biasa saja, sedangkan 21,7 persen menilai buruk dan 3,4 persen menilai sangat buruk.

Baca Juga: Catatan Akhir Tahun Opini Publik LSI Denny JA: Publik Pro 7 Program, Tapi Sangat Kontra Pilkada Dipilih DPRD

Menurut Djayadi, temuan itu menjadi catatan pemerintah responden yang menilai penegakan hukum buruk juga masih cukup banyak.

"Yang menilai positif belum mencapai 50 persen. Artinya, belum mayoritas,” katanya.

Tren penegakan hukum nasional pada Januari 2025 meningkat 3,2 persen dibanding periode Januari 2024. Pada bulan yang sama tahun lalu, total responden yang menyatakan penegakan hukum baik adalah 38,4 persen.

Baca Juga: Riset LSI Denny JA: Pilkada Sebaiknya Mengikuti Aturan Pilpres yang Baru

Djayadi mengatakan bahwa data tersebut menunjukkan penegakan hukum nasional mengalami perbaikan, walau tidak signifikan.

"Lumayan, tapi tidak signifikan karena kalau signifikan itu peningkatannya harus di atas 5,8 persen, ini meningkatnya 3,2 persen saja," tuturnya.

Kejaksaan Agung menjadi lembaga penegakan hukum yang paling dipercaya oleh masyarakat, yakni pada angka 77 persen. Menyusul adalah pengadilan 73 persen, KPK 72 persen, dan Polri 71 persen.

Baca Juga: Inilah Respons Positif dan Negatif 100 Hari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Hasil Riset LSI Denny JA

Survei nasional LSI ini dijalankan 20–28 Januari 2025 terhadap 1.220 responden yang dipilih secara acak.