ORBITINDONESIA - Sepak terjang hacker Bjorka yang mengklaim telah membobol data, telah membuat sejumlah instansi milik pemerintah kalang kabut.

Di antara instansi yang diklaim telah dibobol datanya oleh hacker Bjorka yakni Polri, Badan Intelijen Negara (BIN) bahkan data Presiden Indonesia.

Namun, hingga saat ini belum ada laporan hacker Bjorka membobol data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga: Hasil Liga 1: Dewa United Sukses Tahan Imbang PSM Makassar, Tren Positif Terus Berlanjut

"KPK sampai saat ini belum menemukan bahwa KPK salah satu instansi yang informasi dan datanya dibobol oleh 'Bjorka'," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 15 September 2022, dikutip dari Antara.

Kendati demikian, Ghufron mengharapkan nantinya KPK tidak menjadi sasaran peretasan.

"Mudah-mudahan ke depan KPK tidak menjadi sasaran dan mudah-mudahan seandainya pun disasar mudah-mudahan kami mampu untuk menangkal-nya," ucap Ghufron.

Baca Juga: Miris, Puluhan Sekolah Dasar Negeri di Kota Ini Tidak Punya Kepala Sekolah, Gara-Gara Aturan Pemerintah

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyampaikan pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) perlindungan data untuk melindungi data, terutama data negara, dari berbagai ancaman kebocoran ataupun peretasan, seperti yang dilakukan oleh "Bjorka".

Adapun pembentukan satgas dan pembahasan penyelesaian kasus peretasan oleh "Bjorka" itu telah melalui perundingan yang melibatkan Mahfud MD selaku Menko Polhukam, Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G. Plate, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Terkait dengan peretasan yang dilakukan oleh "Bjorka", menurut Mahfud, data-data yang bocor merupakan data yang bersifat umum, bukan data-data rahasia negara.

Baca Juga: Ikuti Tips Ini Agar Bisa Anak Remaja Mau Bersikap Terbuka pada Orangtua

Bahkan, menurut Mahfud, motif peretasan oleh "Bjorka" bukan motif yang membahayakan, melainkan motif yang menggabungkan persoalan politik, ekonomi, dan jual beli.

Meskipun begitu, Mahfud menekankan kepada seluruh masyarakat bahwa pemerintah senantiasa serius dalam menangani kasus-kasus kebocoran data.***