Demo Mahasiswa dari BEM UI Suarakan Lima Tuntutan, Termasuk Hentikan Pemborosan APBN
ORBITINDONESIA.COM - Mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) serta dari beberapa universitas lain, menggelar unjuk rasa bertajuk "Menuju Indonesia Bangkrut" pada Jumat, 12 Juni 2026.
Semula mereka berniat menggelar aksi di Bundaran HI, Jakarta Pusat, tetapi polisi menghadang bus-bus mereka di kawasan dekat Gedung DPR Senayan.
Alasan Polda Metro Jaya melarang mahasiswa menggelar aksi protes di Bundaran HI karena lokasi tersebut merupakan pusat aktivitas masyarakat dan perekonomian. Polisi mengarahkan mahasiswa menggelar protes di DPR atau di kawasan Patung Kuda, dekat Monas, Jakarta Pusat.
Karena bus-bus yang mengangkut mereka dihadang polisi, para mahasiswa pun melanjutkan dengan berjalan kaki ke Bundaran HI, yang jaraknya sekitar 6,5 km.
Para mahasiswa menyuarakan 5 lima tuntutan. Pertama, meminta pemerintah menghentikan pemborosan APBN. Kedua, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. Ketiga, hentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Keempat, hentikan militerisme sipil. Dan kelima, menuntut Presiden Prabowo berhenti mengelak dan mengakui kesalahan pemerintah.
Merespons aksi demo mahasiswa, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menyatakan hal tersebut merupakan hak setiap warga untuk menyampaikan pendapat.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengungkapkan, untuk pengamanan demo di Jakarta hari ini, dikerahkan 4.151 petugas yang terdiri dari 3.651 personel kepolisian dan 500 anggota TNI.
Bersamaan dengan aksi demo mahasiswa di Jakarta, Kementerian Pertahanan menggelar apel siaga untuk ratusan personel Komponen Cadangan Aparatur Sipil Negara (Komcad ASN), bertempat di kantor Kemhan yang berjarak sekitar 100 meter dari Patung Kuda, Monas, Jakpus.
Dalam surat perintah apel siaga pukul 07.00 tersebut, dirinci jumlah personel Komcad yang diundang hadir. Jumlahnya sebanyak 500 orang dari 42 kementerian.
Menurut BDS Alliance, apel siaga Komcad ASN di tengah aksi massa, meskipun akan disebut sebagai kegiatan internal rutin sekalipun, secara sosiopolitik tidak bisa dibaca sebagai suatu acara atau kegiatan yang kebetulan bersamaan.
Harus dicermati secara kritis apakah apel-apel seperti itu akan semakin intens dilakukan seiring dengan maraknya aksi massa. Apalagi jika nantinya Komcad ini ikut diturunkan untuk menghadapi aksi massa.
Jika itu yang terjadi maka bukan hanya berpotensi membenturkan sesama warga negara, tetapi juga mencederai semangat demokrasi di mana aksi massa adalah saluran aspirasi yang seharusnya dijaga oleh aparat keamanan yang profesional, bukan dikonfrontasikan dengan elemen sipil lainnya. ***
