RUU Perampasan Aset Tegaskan Hukuman Mati Koruptor
ORBITINDONESIA.COM – RUU Perampasan Aset kembali memantik debat publik, setelah Komisi III DPR menyebut aturan ini akan mempertegas hukuman mati koruptor dalam kondisi tertentu. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan, "terhadap tindak pidana korupsi dengan kondisi tertentu, memang dikenakan hukuman mati."
Isu perampasan aset dan hukuman mati koruptor muncul di tengah kemarahan sosial atas korupsi yang dianggap merusak layanan publik. Pemerintah dan DPR kini membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai fondasi negosiasi pasal demi pasal.
Habiburokhman menyebut rujukan hukuman mati tetap ada dalam berbagai rezim hukum, termasuk UU Tipikor, hukum pidana, dan hukum acara pidana. Ia juga mengingatkan bahwa UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mempertahankan pidana mati, dan mulai berlaku pada 2026.
Pernyataan itu sekaligus menepis anggapan bahwa pidana mati sudah “hilang” dari sistem hukum Indonesia. "Saat ini masih berlaku di Indonesia. Jangan dianggap hukuman mati tidak ada," kata Habiburokhman di kompleks parlemen.
RUU Perampasan Aset pada dasarnya tidak hanya berbicara soal menghukum pelaku, tetapi juga mengejar hasil kejahatan. Dalam logika pemberantasan korupsi modern, pemiskinan koruptor lewat perampasan aset sering dianggap lebih berdampak daripada sekadar menambah lama pidana penjara.
Namun DPR memilih menonjolkan dua pesan sekaligus: penguatan perampasan aset dan penegasan hukuman mati koruptor. Kombinasi ini terdengar tegas, tetapi berisiko mengaburkan prioritas utama, yaitu pemulihan kerugian negara dan pencegahan korupsi berulang.
Secara praktik, hukuman mati untuk korupsi di Indonesia jarang sekali dijatuhkan. UU Tipikor memang membuka ruang pidana mati pada keadaan tertentu, tetapi standar “kondisi tertentu” sering diperdebatkan dan tidak mudah dibuktikan di pengadilan.
Di sisi lain, perampasan aset menghadirkan tantangan pembuktian yang berbeda. Negara harus mampu menelusuri aliran uang, membongkar kepemilikan terselubung, dan membuktikan keterkaitan aset dengan tindak pidana secara meyakinkan.
Habiburokhman mengatakan RUU ini juga akan mengatur pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Ia menekankan agar aturan tidak menjadi senjata politik atau sarana pemerasan oleh aparat penegak hukum.
Poin ini krusial karena instrumen perampasan aset bisa sangat intrusif terhadap hak milik warga. Jika prosedur lemah, perampasan aset dapat berubah menjadi “peradilan melalui penyitaan” sebelum putusan berkekuatan hukum tetap.
Karena itu, kunci RUU Perampasan Aset bukan hanya pada kerasnya sanksi, tetapi pada pagar prosedural. Mekanisme keberatan, pembuktian terbalik yang proporsional, serta perlindungan pihak ketiga beritikad baik harus dirumuskan dengan presisi.
DPR mengklaim telah menghimpun masukan publik untuk desain aturan yang efektif dan adil. "Seluruh masyarakat menginginkan sebuah pengaturan yang efektif, proporsional, adil, dan sesuai dengan asas prosedural dan legalitas," ujar Habiburokhman.
Penegasan hukuman mati koruptor mudah dijual sebagai simbol ketegasan negara. Namun simbol sering kalah penting dibanding kemampuan negara mengejar uang hasil korupsi yang sudah berubah bentuk menjadi properti, saham, atau rekening atas nama orang lain.
Jika RUU Perampasan Aset benar-benar ingin menjawab rasa keadilan, ukurannya harus konkret. Berapa cepat aset bisa dibekukan, berapa banyak yang bisa dipulihkan, dan seberapa kecil peluang pelaku menyembunyikan harta.
Di titik ini, “ketegasan” lebih bermakna bila diarahkan pada kepastian proses. Koruptor takut pada negara yang rapi menelusuri aset, bukan pada ancaman hukuman yang jarang diterapkan dan mudah digugat secara politik maupun etik.
Selain itu, kekhawatiran penyalahgunaan kewenangan tidak boleh dijawab dengan kalimat normatif semata. RUU harus memuat standar pembuktian, batas waktu, audit independen, serta sanksi tegas bagi aparat yang menyalahgunakan penyitaan.
Ketika DPR menyatakan aturan tak boleh jadi senjata politik, publik berhak menuntut desain pengawasan yang bisa diuji. Tanpa itu, RUU Perampasan Aset justru membuka ruang tawar-menawar gelap: aset disita, lalu perkara “diatur.”
Pada akhirnya, perang melawan korupsi bukan hanya soal menghukum tubuh pelaku, tetapi memutus insentif ekonomi kejahatan. Perampasan aset yang adil dan akuntabel dapat mengubah kalkulasi koruptor, karena yang hilang bukan sekadar kebebasan, tetapi juga hasil rampokannya.
RUU Perampasan Aset dan wacana hukuman mati koruptor menunjukkan negara ingin tampil lebih keras terhadap korupsi. Tetapi kekerasan hukum tanpa ketepatan prosedur dapat melahirkan ketidakadilan baru yang sama berbahayanya.
Publik semestinya mengawal dua hal sekaligus: efektivitas pemulihan aset dan perlindungan dari penyalahgunaan kewenangan. Jika negara mampu merampas hasil korupsi secara sah dan transparan, efek jera bisa lebih nyata daripada sekadar slogan.
Pertanyaannya kini sederhana tetapi menentukan: apakah RUU ini akan menjadi alat memulihkan uang rakyat, atau justru membuka ruang kuasa baru yang rawan disalahgunakan. Jawabannya akan terlihat bukan dari seberapa keras ancaman pidana, melainkan dari seberapa bersih dan terukur cara negara menegakkannya. (Orbit dari berbagai sumber, 7 November 2026)
