ORBITINDONESIA.COM - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menekankan pentingnya pendidikan hingga sekolah tinggi bagi para pemulung di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, untuk menggapai taraf kehidupan sejahtera.

"Kalau bisa, anak-anaknya sekolah sampai lulus kuliah. Insya Allah presiden berikutnya dari kalangan warga di sini," kata Mensos Saifullah Yusuf di sela penyerahan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) kepada pemulung di lokasi setempat, Senin pagi, 30 September 2024.

Dalam acara yang berlangsung di halaman parkir Kantor Kelurahan Sumur Batu, Bantargebang itu, Mensos Saifullah Yusuf yang sering disapa Gus Ipul itu memperkenalkan salah satu pemulung setempat atas nama Hardian, yang telah berkiprah sebagai guru bagi para anak-anak pemulung di Bantargebang.

Baca Juga: KEREN POL, Tri Rismaharini Hadirkan Rumah Susun untuk Pemulung, Pengemis, dan Mantan Geandangan di Bekasi

Hardian adalah warga pindahan dari Lampung yang telah berdomisili sebagai warga Bantargebang sejak berusia 3,5 tahun serta berprofesi sebagai pengusaha daur ulang sampah.

"Saya termasuk concern di bidang pendidikan. Saya guru, juga ada anak pemulung yang saya ajar," katanya.

Hardian berharap bisa memotivasi anak-anak pemulung untuk bisa bersekolah hingga ke perguruan tinggi melalui bantuan program beasiswa.

Baca Juga: Ikatan Pemulung Indonesia: Bekas Galon Sekali Pakai Tak Menarik Lagi Karena Harga Jualnya Sangat Rendah

"Setiap ke sekolah, saya kasih motivasi kepada orang tua, ayo kuliahkan anaknya, banyak beasiswa yang bisa didapat. Kadang pemulung tertinggal, tidak mementingkan sekolah," ujarnya.

Dalam kesempatan itu Hardian mengajukan permintaan secara khusus kepada Mensos berupa beasiswa khusus bagi keluarga pemulung.

"Saya boleh minta untuk kuliah ada beasiswa khusus untuk pemulung pak," katanya disambut tepuk tangan para penerima bantuan.

Baca Juga: Catatan Denny JA: Pemulung Itu Seorang Doktor

Menanggapi hal itu, Gus Ipul memastikan akan mendorong kementerian terkait untuk mengakomodasi permintaan tersebut.

"Pada prinsipnya, tidak ada yang tidak mungkin bagi pemerintah. Kami akan koordinasikan dengan Kementerian Pendidikan," kata Mensos.***