Meski pemerintah telah berusaha dengan berbagai cara, seperti pelaksanaan Free Trade Area dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), ketimpangan ekonomi masih tetap ada.

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur diharapkan dapat memperbaiki ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa, serta antara wilayah yang lebih maju seperti Jabodetabek dan daerah-daerah lain di Indonesia.

“Saat ini peringkat kota besar masih terpusat di Pulau Jawa, dengan Jakarta tetap di peringkat pertama, disusul Bekasi, Surabaya, Bandung, Depok, Medan, Tangerang, Makassar, Tangerang Selatan dan seterusnya. Kalau mau diurut, ketimpangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa, antara Jabodetabek dan daerah lain di Pulau Jawa, antara DKI Jakarta dan aglomarasinya. Seperempat ekonomi masih ada di Jakarta. Ini menciptakan disparitas regional,” kata Bambang.

Baca Juga: Presiden Jokowi Tugaskan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Tuntaskan Persoalan Tanah di IKN

Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta diperlukan untuk menciptakan ekosistem ekonomi berkelanjutan di IKN.

Integrasi aspek kunci

Dari perspektif perencanaan kota, IKN dirancang sebagai smart city yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas hidup warganya.

Baca Juga: Kementerian PUPR: Istana di IKN Siap Ditempati Presiden Jokowi Jika Mau Menginap pada 17 Agustus 2024

Tommy Firman menekankan perlunya integrasi tata ruang, infrastruktur transportasi dan kebutuhan sosial. IKN diharapkan menjadi kota masa depan yang berkelanjutan, tanpa mengorbankan lingkungan dan budaya lokal.

Ia juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara pembangunan fisik dan pelestarian budaya, serta perlunya perencanaan untuk menghadapi tantangan seperti perubahan iklim dan urbanisasi cepat.

“Tantangannya adalah, seberapa bergeser tujuan untuk memiliki ibu kota baru. Memindahkan dan membangun ibu kota itu untuk ibu kota yang single function atau membangun kota baru yang multifungsi? Kota baru yang multifungsi itu cenderung mendorong terciptanya kota metropolitan seperti Jakarta, tentu dengan skala dan intensitas yang lebih kecil. Selain itu, bagaimana dengan pengembangan wilayah regional di sekitar IKN dan apa yang akan dilakukan dengan Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibukota?” kata Tommy dalam pembahasan buku IKN setebal 257 halaman itu.

Baca Juga: Kementerian PUPR: Bandara Dekat IKN Diperuntukkan sebagai Bandara Komersial, Bisa Dimanfaatkan Masyarakat

Sedangkan Wali Kota Bogor (2014-2024) Bima Arya Sugiarto mengemukakan bahwa pemindahan ibu kota akan mengubah struktur sosial di Kalimantan Timur dan Jakarta. Oleh karena itu,  rekayasa sosial sebagai komponen kunci dalam proyek ini.