DECEMBER 9, 2022
Ekonomi Bisnis

Ketua KPPU Fanshurullah Asa: Pemerintahan Baru Perlu Bangun Jaringan Gas Kota untuk Hemat LPG

image
Ilustrasi - Warga memeriksa meteran gas dari Perusahaan Gas Negara (PGN), di Rusun Kebon Kacang, Jakarta, Rabu, 3 Juli 2019. Ketua KPPU Fanshurullah Asa memberi saran untuk pemerintahan baru. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/amaI

ORBITINDONESIA.COM - Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M Fanshurullah Asa mengusulkan kepada pemerintahan baru periode 2024-2029, agar membuat jaringan gas kota, sebagai upaya penghematan penggunaan LPG.

"Guna menghemat anggaran pemerintah, kami mendorong pemerintahan yang baru untuk berani menempuh langkah peralihan subsidi LPG 3 kg kepada pembangunan jaringan gas kota, dan secara bertahap mengurangi alokasi subsidi untuk wilayah yang akan dibangun jaringan gas tersebut," kata Fanshurullah Asa dalam keterangan di Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.

Menurut Fanshurullah Asa, keberadaan jaringan gas kota akan menjadi solusi terbaik untuk menggantikan subsidi dan biaya dikeluarkan pemerintah untuk mendistribusikan LPG yang mencapai Rp830 triliun.

Baca Juga: Ngeri, Truk Tanki LPG Pertamina Bobot 15 Ribu Kg Nyaris Meledak di Jalur Pantura Dekat Rumah Warga

KPPU melihat kebijakan saat ini tidak memberikan perubahan yang signifikan dalam kebijakan jaringan gas (jargas), sementara subsidi LPG akan terus membebani anggaran pemerintah ke depan.

“Dibutuhkan kepemimpinan yang kuat dan berani dalam mengambil langkah strategis untuk mengganti subsidi LPG menjadi perluasan jaringan gas kota demi menghemat APBN, karena penggunaan subsidi saat ini tidak tepat sasaran," kata Ifan, panggilan akrab Ketua KPPU itu pula.

Dia menerangkan, pengembangan jargas termasuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018.

Baca Juga: DPR Dukung Pemerintah Lakukan Konversi dari LPG 3 Kg ke Kompor Listrik, Asal...

Pengembangan jargas juga masuk dalam RPJMN 2020-2024, dan telah ditetapkan target penggunaan jargas sampai 2024 yang mencapai 4 juta sambungan rumah (SR). Namun, realisasi jargas sampai dengan tahun 2024 hanya mencapai 20 persen dari target APBN.

"Hal ini dapat disebabkan oleh kebijakan monopoli kepada PT Pertamina Gas Negara Tbk yang tidak membuka dan berhasil melibatkan BUMD dan swasta untuk melakukan investasi di jargas kota," ujarnya lagi.

Keterbatasan jaringan pipa gas mengakibatkan konsumen bergantung pada LPG khususnya kemasan 3 kg. Data menunjukkan bahwa konsumsi LPG 3 kg terus meningkat tiap tahun, sementara LPG (nonsubsidi) stagnan dan cenderung turun dan terindikasi beralih ke LPG bersubsidi.

Baca Juga: Konversi Kompor Gas LPG 3 Kg ke Kompor Listrik pada 2022 Ditunda, Ini Alasan Pemerintah

Tercatat, kata Ifan, tingkat konsumsi LPG 3 kg meningkat dari 6,8 juta metrik ton (MT) di 2019 menjadi 8,07 juta MT di 2023 (tumbuh 3,3 persen secara rata rata dalam lima tahun terakhir).

Halaman:
1
2
3
Sumber: Antara

Berita Terkait