ORBITINDONESIA.COM - Majelis Rakyat Papua (MRP) dari enam provinsi di Papua menyatakan dukungan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Dukungan tersebut disampaikan dalam pertemuan sejumlah perwakilan Majelis Rakyat Papua dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 12 Juni 2024.

“Kami mau sampaikan bahwa kami MRP se-Tanah Papua dengan masyarakat adat di Papua mendukung pembangunan IKN,” kata Ketua MRP Papua Tengah dan Koordinator Majelis Rakyat Papua se-Papua, Agustinus Anggaibak dalam konferensi pers usai pertemuan tersebut.

Baca Juga: Presiden Jokowi: Keppres tentang Pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN Bisa Ditandatangani Presiden Terpilih

Agustinus mengatakan, MRP telah meminta Presiden Jokowi agar turut diundang dan ambil bagian dalam Upacara HUT RI pada 17 Agustus mendatang di IKN.

Menurut dia, pelibatan MRP dalam upacara peringatan kemerdekaan Indonesia merupakan hal yang penting karena mereka adalah bagian dari pemerintah di daerah.

“MRP ini kan dibentuk oleh negara secara resmi, karena itu kami ikut ambil bagian dalam upacara kemerdekaan bangsa itu tidak masalah. Jadi kami minta Bapak Presiden mengundang kami untuk hadir supaya kita sama-sama merayakan 17 Agustus di IKN, karena itu ibu kota baru,” tutur Agustinus.

Baca Juga: Hipmi Komitmen Dukung Keberlanjutan Pembangunan IKN di Kalimantan Timur

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan alasan upacara HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024 digelar di dua lokasi, yakni di IKN, Kalimantan Timur dan Istana Kepresidenan, Jakarta.

Menurut Presiden, keputusan itu diambil mengingat saat ini masih dalam masa transisi perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN.

Jokowi mengatakan jika sudah ada Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN, maka upacara 17 Agustus 2025 akan digelar di IKN.

Baca Juga: Ketua MPR Bambang Soesatyo Dukung Kerja Sama Sister City Astana, Ibu Kota Kazakhstan dan IKN Nusantara

"Nanti tahun depan kalau sudah ada keputusan presiden mengenai perpindahan baru nanti di IKN saja. Termasuk juga urusan yang berkaitan dengan mobilisasi, transportasi, akomodasi itu tidak mudah," ujar Presiden.