ORBITINDONESIA.COM - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari mengatakan, lembaganya telah mengembalikan kelebihan anggaran perjalanan dinas yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan ke kas negara.

"Gambarannya begini, misalkan, dianggarkan perjalanan dinas satu orang katakanlah Rp10 juta, ternyata yang terealisasikan Rp8 juta, kan masih ada Rp2 juta. Itu yang kemudian temuan awal itu dinyatakan belum disetorkan ke kas negara atau belum dikembalikan. Tetapi sekarang ini sebetulnya semua angka yang temuan BPK itu sudah kami setorkan ke kas negara," kata Hasyim Asy'ari di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024.

Hasyim Asy'ari menyampaikan hal itu untuk menanggapi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada laporan keuangan KPU RI tahun 2023 mengenai kelebihan anggaran perjalanan dinas, yang belum disetorkan kepada kas negara sejumlah Rp10,57 miliar.

Baca Juga: KPU Tetapkan Kang Prabu dan Nyi Sumi Jadi Maskot Pilkada Kabupaten Sukabumi 2024

Hasyim mengatakan, proses pengembalian tidak sederhana karena harus diselaraskan terlebih dahulu mengenai sisa anggaran yang tidak digunakan.

"Setelah diadministrasikan, baru kemudian disetorkan ke kas negara. Akan tetapi, pada dasarnya hari ini (Senin), pada saat RDP (rapat dengar pendapat) itu sesungguhnya temuan BPK tentang kelebihan sisa anggaran perjalanan dinas yang Rp10,57 miliar itu sudah disetorkan KPU ke kas negara," ujarnya.

Selain menyetorkan ke kas negara, lanjut Hasyim, KPU RI juga telah melapor ke BPK mengenai sisa anggaran tersebut.

Baca Juga: KPU Kabupaten Bogor Tetapkan Maskot Pilkada Sepasang Macan Tutul Bernama Pati dan Wati

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR RI Rezka Oktoberia mempertanyakan anggaran perjalanan dinas KPU RI saat rapat dengar pendapat di Jakarta, Senin.

"Saya mendapatkan informasi terkait penyimpangan belanja perjalanan dinas, tercatat KPU belum mengembalikan sisa kelebihan perjalanan dinas sebanyak Rp10,57 miliar ke kas negara," katanya. ***