ORBITINDONESIA.COM - India, menjelang pemilihan umum, pada Senin, 11 Maret 2024 mengumumkan penerapan Undang-Undang Amendemen Kewarganegaraan kontroversial yang disahkan pada 2019.

Kementerian Dalam Negeri India “akan memberitahukan hari ini, Peraturan di bawah Undang-Undang Kewarganegaraan (Amendemen) 2019 (CAA-2019),” tulis juru bicara kementerian di X.

“Peraturan ini, yang disebut Peraturan Kewarganegaraan (Amendemen) 2024 akan memungkinkan orang yang memenuhi syarat berdasarkan CAA-2019 untuk mengajukan permohonan kewarganegaraan India.”

Baca Juga: Diskusi Satupena, Jamal D. Rahman: Abdul Hadi WM Adalah Muara dari Peradaban Besar Islam, India dan China

Dia menambahkan bahwa “permohonan akan diajukan sepenuhnya daring mode daring yang portalnya telah disediakan.”

CAA adalah bagian integral dari manifesto pemilu 2019 yang diusung Partai Bharatiya Janata (BJP), partai sayap kanan Hindu. 

"Ini akan membuka jalan bagi mereka yang teraniaya untuk mendapatkan kewarganegaraan di India,” kata lembaga penyiaran publik Doordarshan pada Senin, 11 Maret 2024 malam.

Baca Juga: Aismoli: Selain China dan India, Indonesia Sangat Berpotensi Jadi Pusat Industri Motor Listrik Dunia

Undang-undang yang diubah tersebut memberikan kewarganegaraan kepada umat Hindu, Sikh, Budha, Jain, Parsi, atau Kristen dari Pakistan, Afghanistan, dan Bangladesh, namun tidak bagi umat Islam.

Ketika UU tersebut disahkan pada 2019, India dilanda aksi protes yang meluas di banyak negara bagian. Setelah terjadi protes di seluruh negeri, masalah ini sampai ke Mahkamah Agung negara itu.

Meski mahkamah tidak menghentikan penerapan UU yang diamendemen, petisi yang menentang undang-undang tersebut masih menunggu keputusan di Mahkamah Agung, kata pengacara konstitusi terkenal M R Shamshad kepada Anadolu.

Baca Juga: Menteri Sandiaga Uno Jajaki Kerja sama Sektor Wisata dengan Perusahaan India

Namun, pemimpin oposisi dan ketua menteri di Negara Bagian Benggala Barat, Mamata Banerjee, mengaitkan penerapan CAA dengan "publisitas pemilu" dari partai berkuasa.

“Jika masyarakat dirampas haknya berdasarkan aturan, maka kami akan melawannya. Ini publisitas BJP untuk pemilu, tidak ada yang lain,” kata Banerjee.

BJP pada Senin malam menyebut langkah itu sebagai “momen penting dalam sejarah India.”

Baca Juga: Kepala Bakamla RI Irvansyah Bahas Pertahanan Maritim dengan Atase Pertahanan India Shiv Kumar

“Terima kasih yang tulus karena telah mewujudkan CAA!” tulis partai itu di X.

Penerapan CAA, yang merupakan isu kampanye utama bagi BJP yang berkuasa pada pemilihan umum 2019, telah diumumkan beberapa minggu sebelum India melakukan pemungutan suara pemilu.

Pada pemilu kali ini, partai pimpinan Perdana Menteri India Narendra Modi mengincar masa kekuasaan ketiga kali berturut-turut.

Baca Juga: India Akan Terus Pulangkan Warga Myanmar yang Melarikan Diri dari Konflik Etnis di Myanmar

Sebelum pemilihan umum, partai berkuasa memenuhi beberapa janji yang mereka buat pada manifesto 2019.

Negara Bagian Uttarakhand di Himalaya, India, yang diperintah oleh partai Modi, bulan lalu mengesahkan undang-undang yang menetapkan Hukum Perdata Seragam –-seperangkat hukum pribadi yang umum untuk semua orang, apa pun keyakinan agamanya.

Pada Januari, Modi meresmikan kuil Ram. Kuil itu dibangun di lokasi Masjid Babri dari abad ke-16 yang dihancurkan di Kota Ayodhya, India utara. ***