ORBITINDONESIA.COM - Para akademisi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung menyerukan kepada masyarakat agar memilih calon presiden dan calon wakil presiden berdasarkan kesadaran dan keyakinan, bukan atas dasar politik uang atau intimidasi.

Ketua Senat Akademik Unpad Prof Ganjar Kurnia mengatakan hal itu sebagai bentuk tanggung jawab kaum intelektual civitas academica.

?????Para akademisi Unpad itu menyampaikan tujuh poin "Penyelamatan Negara Hukum Yang Demokratis, Beretika dan Bermartabat".

Baca Juga: Muhammad Iqbal dari Universitas Jember: Anies Penentu Duet atau Duel Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto

"Bersama-sama dengan seluruh masyarakat menjaga penyelenggaraan Pemilu 2024 agar kondusif, aman, dan bermartabat serta mengawal hasil penyelenggaraan Pemilu 2024 sampai terbentuknya pemerintahan baru sebagai perwujudan kedaulatan rakyat," kata Prof Ganjar sewaktu menyampaikan poin-poin seruan berkait fenomena politik terkini di Kampus Unpad, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu 3 Februari 2024.

Pada poin-poin tersebut, dia mengatakan, demokrasi harus menjunjung tinggi etika dan norma hukum yang bersandar pada Pancasila dan UUD 1945.

Hukum menurutnya tidak hanya teks semata, melainkan juga nilai dan prinsip yang ada di dalamnya serta dijalankan secara konsisten.

Baca Juga: Isi Kuliah di Universitas HKBP Nommensen Medan, Mahfud MD: Politik Harus Ditata agar Bermartabat.

Selain itu, dia mengatakan negara dan pemerintah beserta aparatur harus hadir sebagai pengayom, penjaga, dan fasilitator pelaksanaan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat dengan menjaga jarak yang sama dengan para kontestan pemilu.

Pemilu 2024 sebagai institusi demokrasi, kata dia, tidak boleh diolok-olok atau direduksi maknanya menjadi hanya sekadar prosedur memilih pemimpin.

Menurutnya, demokrasi harus dikembalikan pada jatidirinya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dengan menegakkan aturan main yang adil dan transparan, membuka ruang partisipasi yang substantif bagi publik untuk memperoleh informasi yang dapat diandalkan dalam memberikan suara.

Baca Juga: Civitas Academica Universitas Indonesia Minta Pemilu Bebas Intimidasi: ASN, TNI, dan Polri Bebas dari Paksaan

"Mendesak penegakan hukum untuk kasus-kasus pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu 2024 untuk segera ditindaklanjuti demi terciptanya pemilu yang berintegritas dan pulihnya kepercayaan publik kepada pemerintah," katanya.

Di samping itu, pihaknya juga menyerukan agar para pemimpin di pemerintahan harus menjadi contoh keteladanan kepatuhan terhadap hukum dan etika, bukan justru menjadi contoh melanggar etika.

"Praktik kuasa untuk melegitimasi kepentingan segelintir elit akan berdampak pada kegagalan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa yang menjadi tujuan bernegara, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945," katanya. ***