ORBITINDONESIA.COM - Temuan survei Data Riset Analitika menunjukkan, 81,7 persen publik merasa puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sebanyak 9,3 persen di antaranya merasa sangat puas dipimpin oleh Jokowi.

Hanya 14,5 persen yang menyatakan tidak puas terhadap kinerja Jokowi, termasuk 2,3 persen yang merasa tidak puas sama sekali, dan sisanya 3,8 persen tidak tahu/tidak jawab.

Tingginya tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi memperlihatkan aspirasi publik yang lebih mendukung wacana keberlanjutan. Publik cenderung akan memilih pasangan capres-cawapres yang dinilai paling mampu melanjutkan program-program Jokowi.

Baca Juga: Survei Charta Politika: Prabowo-Gibran 42,2 Persen, Ganjar-Mahfud 28,0 Persen, Anies-Muhaimin 26,7 Persen

Keberpihakan Jokowi berpotensi mempengaruhi keputusan publik dalam memilih pasangan calon tersebut, meskipun akhirnya Jokowi tidak terang-terangan mendukung, publik bisa menangkap pesan yang disampaikan secara tersirat.

"Tingginya approval rating yang mencapai 81,7 persen membuat sikap keberpihakan Jokowi dapat mempengaruhi pilihan dalam Pilpres," kata Direktur Eksekutif Data Riset Analitika Nana Kardina dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Selasa, 30 Januari 2024.

Menurut Nana, keberpihakan dari presiden atau pejabat publik atau bahkan ikut dalam kampanye semestinya bukan hal yang patut dipersoalkan.

Baca Juga: Survei Charta Politika: Elektabilitas PDI Perjuangan Memimpin, PSI Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

“Selama tidak dilarang oleh regulasi, hak politik setiap individu itu bisa digunakan maupun tidak,” ujarnya.

Para pejabat publik baik eksekutif maupun legislatif yang dipilih secara langsung oleh rakyat lahir dari proses-proses politik. Selain itu ada pula jabatan yang tidak dipilih, hanya ditunjuk seperti menteri, juga diisi oleh para politisi.

“Lain halnya dengan posisi-posisi dalam birokrasi, mencakup PNS/ASN dan TNI/Polri ataupun jabatan-jabatan kenegaraan lain, yang memang dilarang untuk terlibat dalam politik praktis, sehingga diharuskan bersikap netral dalam pemilu,” tegas Nana.

Baca Juga: Survei Polling Institute: Dekati Pilpres, Tren Elektabilitas Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Merangkak Naik

Walaupun dalam praktiknya jajaran birokrasi kerap kali dan tidak bisa lepas sepenuhnya dari politik, tetapi ada aturan yang jelas untuk membatasinya.