ORBITINDONESIA.COM - Ketua Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDI Perjuangan (PDIP) Aria Bima menegaskan, ada upaya pengondisian lembaga survei untuk membentuk narasi dan opini bahwa Pilpres 2024 berlangsung satu putaran.

Aria Bima mengatakan, informasi tersebut ia peroleh dari koleganya yang berada di kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).

"Saya dan teman-teman melihat ada satu desain untuk menggiring opini satu putaran,” kata Aria Bima dalam jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa 2 Januari 2023.

Aria Bima pun mengusulkan lembaga-lembaga survei tersebut diuji metodologi pengambilan sampel dan respondennya.

Dia memandang ada pembentukan yang sangat jelas dalam opini satu putaran lewat lembaga survei.

Di sisi lain, katanya, lembaga survei seharusnya bertugas memotret realitas melalui sampel atau responden.

"Bukan menciptakan hasil yang sesuai dengan keinginan membangun opini satu putaran," katanya.

Aria Bima mencontohkan ketika lembaga survei terjun menurunkan kuesioner terhadap satu sampel yang sudah ditentukan dalam satu desa, RT, RW, harus meminta izin ke kepala kepolisian sektor (Polsek).

Kemudian kepala Polsek ke Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), semua proses itu waktunya sepuluh hari sampai keluar izin.

"Sepuluh hari sudah diketahui titik mana sampel atau responden yang akan dituruni kuesioner. Ada kecenderungan sepuluh hari inilah sampel yang akan diambil sudah digarap," ujarnya.

Menurutnya, hasil survei tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis, namun dia berharap tidak ingin hal itu dilakukan dengan ketidaknetralan aparat.

"Ini yang perlu dicermati dan hasilnya ada kecenderungan orang-orang berpikiran satu putaran akan dipaksakan oleh lembaga survei untuk bangun opini. Kami tidak ingin target itu akan diselesaikan dengan ketidaknetralan aparat," katanya.

Pada kenyataannya, katanya, ketika Ganjar Pranowo-Mahfud MD atau Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar turun ke masyarakat, partisipasi publik terlihat sangat tinggi.

Fenomena ini tidak masuk akal apabila melihat opini publik menginginkan satu putaran.

Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengusulkan dibentuk komite independen yang akan mengaudit lembaga survei dalam menggunakan metodologi. ***