DECEMBER 9, 2022
Orbit Indonesia

Perintah Eksekutif Biden tentang Kecerdasan Buatan atau AI Adalah Awal yang Baik, Namun Belum Cukup

image
Ilustrasi Artificial Intelligence atau AI.

Tatanan baru ini menggerakkan AS menuju tata kelola AI yang lebih komprehensif. Hal ini didasarkan pada tindakan pemerintahan Biden sebelumnya, seperti daftar komitmen sukarela yang disetujui oleh beberapa perusahaan teknologi besar pada bulan Juli dan Cetak Biru untuk Undang-Undang Hak Asasi Manusia (AI) yang dirilis satu tahun lalu.

Selain itu, kebijakan ini mengikuti dua perintah eksekutif sebelumnya yang berfokus pada AI: satu mengenai penggunaan AI oleh pemerintah federal dan satu lagi bertujuan untuk meningkatkan perekrutan pegawai federal di bidang AI.

Baca Juga: Hendrajit: Cerita Tentang Etos Keguruan Dalam Diri Mas Juwono Sudarsono dan Bang Arbi Sanit

Berbeda dengan tindakan-tindakan sebelumnya, perintah yang baru ditandatangani ini melampaui prinsip-prinsip dan pedoman umum; beberapa bagian penting sebenarnya memerlukan tindakan khusus dari pihak perusahaan teknologi dan lembaga federal.

Misalnya, peraturan baru ini mengamanatkan agar pengembang AI membagikan data keselamatan, informasi pelatihan, dan laporan kepada pemerintah AS sebelum merilis model AI besar di masa depan atau versi terbaru dari model tersebut secara publik.

Secara khusus, persyaratan ini berlaku untuk model yang berisi “puluhan miliar parameter” yang dilatih berdasarkan data yang luas dan dapat menimbulkan risiko terhadap keamanan nasional, perekonomian, kesehatan atau keselamatan masyarakat.

Aturan transparansi ini kemungkinan akan berlaku pada versi GPT OpenAI berikutnya, model bahasa besar yang mendukung chatbot ChatGPT-nya.

Baca Juga: Hasil Grup C Piala Dunia U17 2023, Kejutan Iran Berhasil Menang Comeback atas Brasil

Pemerintahan Biden memberlakukan persyaratan tersebut berdasarkan Undang-Undang Produksi Pertahanan, undang-undang tahun 1950 yang paling erat kaitannya dengan masa perang—dan terutama digunakan pada awal pandemi COVID untuk meningkatkan pasokan respirator N95 dalam negeri.

Mandat bagi perusahaan untuk berbagi informasi tentang model AI mereka dengan pemerintah federal merupakan langkah pertama, meskipun terbatas, menuju transparansi yang diamanatkan oleh perusahaan teknologi—yang telah diadvokasi oleh banyak pakar AI dalam beberapa bulan terakhir. ***

Halaman:
1
2
3

Berita Terkait