Jokowi dibantu relawannya "menekan" PDIP, hingga kemudian "patuh" mencalonkannya sebagai Capres. Setelah menjadi presiden dua periode, di tahun 2020, Jokowi kembali meminta dukungan kepada PDIP untuk mencalonkan putra sulung dan menantunya sebagai calon walikota. PDIP kembali "pasrah dan rela" mengusung putra mahkota dan menantu Jokowi di Pilkada dan kini menjadi walikota Solo dan Medan.

Untuk dan demi Jokowi bersama anak dan menantunya, banyak kader yang akhirnya terpaksa dan dipaksa mengubur mimpinya dalam karir politik. Banyak kader yang keluar atau dikeluarkan, dipecat dan diberi label penghianat partai.

Jokowi bersama putra dan menantunya menjadi pejabat negara dan daerah, mendapat fasilitas dan proteksi, dan perlindungan negara selama 24 jam setiap hari.

PDIP membuka jalan dan peluang mereka menikmati semua fasilitas tersebut. Bahkan sepanjang sejarah Indonesia, hanya Gibran dan Bobby lah walikota yang dikawal pasukan pengaman presiden (Paspampres).

Terjadi peningkatan anggaran Paspampers dibanding periode sebelumnya, karena harus ada tim yang melekat di Solo dan Medan.

Di sisi lain kader PDIP, yang berjuang untuk Jokowi dan keluarganya, pengurus anak ranting, ranting, pengurus anak cabang, pengurus cabang, pengurus daerah, badan dan sayap partai hanya dapat kaos bergambar wajah Jokowi dan keluarganya, dan sesekali dapat program BLT, KIS, KIP, PKH sama dengan warga miskin lainnya.

Relawan Jokowi lebih menikmati kekuasaan yang diraih selama 10 tahun, dengan menjadi komisaris BUMN, staf khusus menteri, dan fasilitas kekuasaan lain.

PDIP sungguh mengantarkan Jokowi dan keluarganya meraih segalanya, termasuk keadilan, sementara kader lain diperlakukan tidak adil hanya demi Jokowi dan keluarganya. "Lalu hanya karena disebut petugas partai, Jokowi membiarkan pengikutnya membully, menghina Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri?"

Setiap kali Jokowi berkunjung ke daerah, sama sekali tidak pernah berkunjung ke satu kantor DPD atau DPC PDIP, apalagi menyapa kader.

Jokowi selalu memiliki waktu untuk bertemu dengan relawannya di semua daerah yang dikunjunginya. Jokowi selalu berlindung di balik jabatannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, milik rakyat Indonesia untuk menghindari identitas sebagai kader PDIP.

Jokowi menghadiri kegiatan nasional PDIP berupa Kongres, Rakernas, tidak istimewa, sebab Jokowi juga menghadiri acara partai, ormas, ormawa, OKP, hingga organisasi pelajar. Sehingga PDIP tidak mendapat perlakuan khusus apapun dari kadernya, karena telah menjadi milik relawan dan rakyat Indonesia.