Apalagi kondisi diperburuk, pemberlakuan rekrutmen dalam segala aspek aktivitas kehidupan yang terjadi hanya "like and dislike".

Serta tumbuh suburnya praktek monopoli dalam bidang usaha, dan munculnya persaingan usaha tidak sehat juga makin menjadi - jadi. Bahkan, sampai merebaknya mafia tanah yang dilakukan oleh para oligarki juga semakin nyata dan tak terkendali di era sekarang.

Oleh sebab itu, prinsip kesetaraan yaitu adanya equality before the law, kepastian hukum, keadilan, dan adanyanya meritokrasi yang konsisten haruslah di hadirkan dalam wujud nyata kepemimpinan nasional yang akan datang.

Baca Juga: Persik Kediri vs Persebaya Surabaya: Prediksi Skor, Susunan Pemain, Head to Head di BRI Liga 1

Ide besar untuk "membersihkan" Indonesia tak boleh hanya sebatas pesona visi - misi capres/cawapres setiap kali pemilu datang.

Dan, jika hal ini tidak di tunaikan oleh Presiden dan Wakil Presiden yang akan datang maka jangan salahkan jika rakyat mengambil sikap tidak etis yaitu mengambil jarak dengan negara, sehingga melakukan pembangkangan terhadap pemilu dengan cara tidak menggunakan hak dasar sebagai hak politik yang melekat pada setiap warga negara alias golput. Meski civil society Indonesia kenyataannya jatuh bangun dalam berdemokrasi.

Demi mengatasi paradoks Indonesia dan mencegah tragedi demokrasi Indonesia, pemilu 2024 di harapkan kualitas demokrasi kita "naik kelas" setiap WNI dapat turut berperan menjawab tantangan sejarah, menjadikan Indonesia bangsa yang kuat, mandiri, terhormat, adil dan makmur.

Bangsa dalam percaturan global disegani, bukan bangsa kelas bawah yang seringkali dianggap remeh.

Jakarta, 26 Oktober 2023. ***