Orbit Indonesia
Saiful Huda Ems: Jangan Jadi Presiden Ndablek!
Saiful Huda Ems tentang Presiden Jokowi.
Baik itu MK maupun Pemerintah (Eksekutif), tentu bisa berkelit, bahwa keputusan MK ini bukan dimaksudkan untuk meloloskan putra sulung Presiden agar dapat maju menjadi Cawapresnya Mr. P, melainkan sebagai prinsip dasar aturan untuk Capres/Cawapres secara umum dan berjangka panjang.
Akan tetapi rakyat tidaklah bodoh, sudah menjadi rahasia umum bahwa Gibran putra sulung Presiden Jokowi saat ini sedang digembar-gemborkan menjadi Cawapresnya Mr. P.
Maka tidak salah kiranya jika publik mengait-ngaitkan keputusan MK ini dimaksudkan untuk memuluskan jalan bagi Gibran untuk Nyawapres. Apalagi KPU secepat kilat langsung merespon keputusan MK ini dengan positif, meski dibumbui kalimat akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pemerintah dan DPR.
Baca Juga: Prediksi Skor Kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia Melawan Brunei Darussalam, Waktunya Pesta Gol
MK sudah terlalu jauh keluar dari tugas dan fungsinya. Persoalan batas minimal usia Capres/Cawapres sudah ditentukan oleh Konstitusi dan UU Pilpres yang menjadi ranah Pemerintah dan DPR RI.
Jika kemudian MK turut campur dalam persoalan UU ini, maka MK telah berubah menjadi Mahkamah Adi Kuasa, atau berubah menjadi Mahkamah Keluarga seperti yang minggu-minggu ini dinyatakan oleh para aktivis dan viral serta bergema di seluruh penjuru tanah air.
Salah seorang hakim MK sendiri, yakni Prof. Saldi Isra telah mencemaskan keadaan MK sekarang yang keluar dari jati dirinya.
Keputusan MK soal batas usia Capres/Cawapres ini dikatakannya sangat aneh, misterius dan berubah sangat cepat setelah kehadiran Ketua MK, yakni Anwar Usman yang merupakan adik ipar dari Presiden Jokowi.
Padahal sebelumnya Ketua MK itu sering tidak hadir dalam rapat-rapat yang membahas soal batas usia Capres/Cawapres ini. Hakim-hakim MK dalam rapat-rapat sebelumnya juga lebih banyak yang menolak, namun di detik-detik akhir berbalik 180 derajat dengan keputusan setuju atau mengabulkan meski sebagian.