“Bayangkan, betapa banyak waktu, sarana, dan energi yang harus dikeluarkan pihak sekolah menengah, jika harus melayani semua keinginan para kandidat partai tersebut,” ucap Satrio.

Menyinggung kebijakan di negara lain, Satrio menyatakan, peraturan kampanye politik di sekolah dan kampus berbeda-beda di setiap negara, dan terkadang bahkan di setiap negara bagian atau institusi.

Baca Juga: Sumbar Talenta Diundang ke Malaysia Pada Acara Festival Warisan Etnik Nusantara, Oktober 2023

“Peraturan ini biasanya dirancang untuk menyeimbangkan prinsip kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan kebutuhan untuk menjaga lingkungan belajar yang kondusif,” tambahnya.

Di banyak negara, termasuk Amerika Serikat, terdapat komitmen yang kuat terhadap hak kebebasan berpendapat. Hal ini juga mencakup kebebasan berpendapat dalam politik. Institusi pendidikan pada umumnya tidak bisa menekan ujaran atau ekspresi politik hanya karena bersifat politis.***