ORBITINDONESIA.COM - Awalnya saya tak mau menulis kasus Rempang di bulan-bulan politik ini. Masalah ini sedang dan menjadi sasaran empuk untuk disajikan sebagai komoditi politik.

Hal ini sudah nampak dari siapa yang berdemonstrasi di balai kota Bandung. Juga telah muncul isu China dan Pribumi, yang akan mengundang kembali kekerasan sosial pada etnis Tionghoa di Indonesia.

Saya ikuti tulisan Bang Denny JA tentang Rempang dan beberapa respon anggota Esoterika dan Forum Spiritualitas.

Baca Juga: Erick Thohir Berziarah Kubur, Gus Billy: Tidak Ada yang Salah

Termasuk undangan mengikuti webinar tentang Rempang dari Mbak Tami yang diselenggarakan fakultas hukum Universitas Gajah Mada, dengan nara sumber yang saya kenal yakni Prof. Maria dan Dr. Herlambang.

Semua itu membuat saya merenung. Saya sudah mengamati masalah pertanahan di Indonesia lama sekali dari dimensi mikro maupun makro. Ini masalah besar dari masa kolonial yang belum bisa diselesaikan dari perspektif demokrasi dan hak asasi manusia.

Kolonialisme dan imperialisme pada dasarnya terkait dengan penguasaan tanah dan manusia penghuninya yang diperlakukan sebagai objek.

Saya dengar bahwa Presiden Jokowi marah dengan masalah Rempang. Lalu masalahnya di mana dengan proyek dengan jumlah uang begitu besar, mengapa tidak bisa mengatasi masalah hak asasi manusia terkait dengan komunitas adat penghuni wilayah hutan?

Baca Juga: Prediksi Skor Bournemouth vs Arsenal Dalam Lanjutan Pekan ke 7 Liga Inggris, Head to Head, Susunan Pemain

Negara adalah pihak yang bersalah dengan otoritas dari rakyat pemilih, mengeksekusi pembangunan yang secara teoritis akan menguntungkan negara. Namun praktiknya adalah tidak semua menikmati hasil pembangunan. Elite yang terlibat saja yang diuntungkan.