Orbit Indonesia
Hartoyo: SDGs dan Indonesia Emas Harus Bebas Dari Kebijakan Diskriminatif
Mantan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berdialog bersama sejumlah santriwati dalam Seminar Nasional Mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Indikatornya, semakin individu atau kelompok dipinggirkan secara sosial, ekonomi, budaya (termasuk agama) dan politik, maka mereka potensi menjadi kelompok yang harus didengar pengalamannya. Karena dipastikan mereka menjadi kelompok paling marginal.
Apakah Bappenas dan lembaga donor termasuk LSM mampu dan punya keinginan politik membongkar itu? Itu yang mesti direfleksikan bersama ketika menjalankan program inklusi.
Jika program inklusi hanya dibicarakan di permukaan saja, seolah-olah hanya urusan perempuan dan disabilitas, dampaknya akan terus lahir dan melanggengkan sistem politik, hukum dan sosial yang memarginalkan kelompok-kelompok yang paling marginal.
Bahkan pada kelompok perempuan sendiri, terutama perempuan yang marginal. Ingat, perempuan juga wajah dan identitasnya beragam.
Makanya tidak heran, sampai sekarang akan terus langgeng dan lahir kebijakan-kebijakan diskriminasi pada perempuan atas nama moral atau nilai-nilai agama.
Ironisnya tak ada program-program afirmatif untuk mengejar ketertinggalan individu atau kelompok yang mengalami peminggiran itu.
Dampak dari situasi itu apa? Target SDGs dan Indonesia Emas pada 2045 dipastikan tidak akan pernah tercapai. Kita sebagai negara akan terus sibuk dan menghabiskan sumberdaya untuk "mengurusi' dampak kebijakan diskriminasi itu.
Misalnya adanya anggaran HIV dan penyakit seksual menular, anggaran an rehabilitasi sosial, anggaran operasi Satpol PP, anggaran makan para napi di tahanan, anggaran sidang dan penyidikan pelaku kriminal pada orang miskin, anggaran bantuan bansos dan jaminan sosial lainnya, dan segala bentuk anggaran dari dampak kebijakan diskriminasi.