Dalam surat itu, Kemenkes mendesak pemerintah daerah melibatkan peran aktif masyarakat dalam upaya penanggulangan terjadinya gangguan dan penyakit pernapasan.

Baca Juga: Apindo Ajak Kementerian Lakukan Kajian Bersama Terkait Zero ODOL

Hal ini terjadi karena polusi udara merupakan isu yang bersifat lintas batas (transboundary) yang berarti tidak mengenal batasan waktu, lokasi, dan generasi.

Oleh karena itu, penanganan polusi harus membutuhkan koordinasi antarpemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, termasuk masyarakat.

Dalam surat itu, Kemenkes mendesak pemerintah daerah melibatkan peran aktif masyarakat dalam upaya penanggulangan terjadinya gangguan dan penyakit pernapasan.

Hal ini terjadi karena polusi udara merupakan isu yang bersifat lintas batas (transboundary) yang berarti tidak mengenal batasan waktu, lokasi, dan generasi.

Oleh karena itu, penanganan polusi harus membutuhkan koordinasi antarpemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, termasuk masyarakat.***

***Penulis : Daffa Komala