Satu dua orang tokoh relawan pendukung Jokowi ini bahkan mendapatkan jatah sebagai Menteri dan pejabat eselon, seperti misalnya Anies Baswedan yang pada 2014 memobilisasi relawan Indonesia Mengajar kemudian mendapatkan jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Mantan Ketua Umum Senat Mahasiswa UGM tersebut hanya menjabat kurang dari tahun untuk kemudian digantikan oleh mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Prof. Muhadjir Effendy.

Anies kemudian menjadi lawan politik Jokowi dengan mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI dalam Pilkada 2017, melawan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang didukung penuh Jokowi serta PDI Perjuangan.

Lucunya, setelah Anies turun dan mencalonkan diri sebagai Presiden untuk Pemilu 2024, Partai Nasdem yang dahulu mendukung Ahok dalam Pilkada sekarang justru mendukung penuh Anies Baswedan.

Baca Juga: Prediksi Skor Pertandingan Barito Putera Melawan Dewa United FC dalam Lanjutan Pekan ke 7 BRI Liga 1

Tokoh relawan lainnya yang mendapatkan posisi mengejutkan adalah Hilmar Farid, mantan Presidium Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi dan dikenal sebagai dosen, sejarawan dan aktivis kerap mendorong pelurusan sejarah 1965 bahwa PKI bukanlah pelaku Gerakan 30 September melainkan korban.

Disebut mengejutkan karena posisi yang diperoleh Hilmar Farid setelah diberi jabatan Komisaris PT Krakatau Steel adalah Dirjen Kebudayaan pada Desember 2015, sebuah jabatan karir bagi pegawai negeri sipil.

Lucunya, Hilmar yang dituduh banyak orang sebagai sejarawan pro komunis justru diangkat menjadi Dirjen oleh Mendikbud Anies Baswedan yang pada hari ini diusung oleh kelompok anti komunis garis keras.

Tuduhan Hendardi semakin tidak relevan jika menelisik kembali bagaimana aktivis-aktivis binaannya satu persatu mendapatkan jatah kekuasaan. Hendardi adalah aktivis senior ITB angkatan 1978 yang dikenal juga sebagai Ketua Komite Pembelaan Mahasiswa (KPM) ITB tahun 1980-1981.

Baca Juga: Tetap Pilih Vonis Mati Ferdy Sambo, Inilah Profil Lengkap Hakim Agung Jupriyadi