ORBITINDONESIA.COM – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengakui adanya kritik bahwa sulit untuk membawa oknum militer ke pengadilan.

Hal ini disampaikan Mahfud MD menanggapi kritik dari sejumlah LSM terkait KPK yang meminta maaf atas penetapan tersangka terhadap Kepala Basarnas, Marsekal Madya Henri Alfiandi.

"Tetapi biasanya jika suatu kasus sudah masuk pengadilan militer, sanksinya sangat tegas. Dengan konstruksi hukum yang jelas," ujar Mahfud MD, Sabtu, 29 Juli 2023.

Baca Juga: Gaduh KPK dan TNI Polemik Kasus Korupsi di Basarnas, Begini Respons Mahfud MD

Mahfud juga meminta, permintaan maaf KPK kepada Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI terkait penetapan tersangka terhadap Kepala Basarnas, Marsekal Madya Henri Alfiandi dan Letkol Arif Budi Cahyanto, tidak diperpanjang.

"Yang penting kelanjutannya, agar terus dilakukan penegakan hukum atas substansi masalahnya, yakni korupsi," tutur Mahfud.

Mahfud meminta masalah prosedural tidak lagi diperdebatkan. Semua pihak diminta fokus pada pokok masalahnya, yakni korupsi.

Baca Juga: Koalisi Masyarakat Sipil Kritik KPK Minta Maaf ke TNI Perihal Korupsi Basarnas

"Karena KPK sudah mengaku khilaf secara prosedural. Dan TNI juga sudah menerima substansi masalahnya, yakni korupsi untuk ditindaklanjuti berdasarkan kompetensi peradilan militer," papar pria yang juga guru besar Hukum Tata Negara UII ini.