Jadi selama ini cuma dunia kedokteran yang punya organisasi profesi tunggal yang memiliki otoritas besar dalam menentukan nasib dokter. Di dalam dunia kedokteran, IDI memiliki kekuasaan besar karena merekalah yang menentukan bisa tidaknya seorang dokter berpraktek.

Seorang dokter bisa saja punya keahlian luar biasa, tapi kalau dia tak memiliki Surat Izin Praktek, keahlian dia tidak bisa diterapkan.

SIP ini memang dikeluarkan pemerintah daerah. Tapi SIP baru bisa dikeluarkan kalau ada rekomendasi dari IDI. Tanpa rekomendasi IDI, tak mungkin seorang dokter berpraktek.

Baca Juga: UU Kesehatan Ijinkan Nakes Asing Masuk Indonesia, Indikasinya Liberalisasi Tenaga Kesehatan? Ini Penjelasannya

Dan inilah yang menjadi salah satu sumber masalah di Indonesia. Ikatan profesi dokter sebenarnya bukan hal yang buruk. IDI bisa berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi kualitas para dokter.

Sebagai organisasi profesi, IDI bisa menjadi lembaga yang menjaga profesionalisme kedokteran. IDI juga bisa berperan untuk turut mendorong peningkatan kualitas dokter.

Tapi yang terjadi di Indonesia, tidak ideal seperti itu. Ya, mungkin karena merasa dirinya adalah organisasi tunggal, IDI terkesan dengan sengaja mempersulit orang yang menjadi dokter.

Untuk memperoleh Surat Izin Praktek saja, seorang dokter itu harus bersusah payah mengikuti seminar demi seminar, penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat. Biayanya untuk semua kegiatan itu kan tidak kecil.

Baca Juga: Nama Juan Mata eks Manchester United Kembali Viral, Ternyata Ini Penyebabnya

Bagi dokter yang tinggal di Jakarta masih lumayan. Tapi bagi mereka yang tinggal di daerah jauh di luar Jakarta atau kota-kota besar, ini bisa sangat sulit. Mereka itu harus terbang dari kotanya ke tempat penyelengaraan seminar.