AHY sendiri termasuk yang paling awal membuat pernyataan. Ujar AHY, gugatan hukum Moeldoko terhadap kepengurusan DPP Partai Demokrat melalui Peninjauan Kembali ke MA berujung untuk menggagalkan Anies Baswedan menjadi Capres 2024.

Kedua, kasus hukum juga menimpa petinggi Partai Nasdem. Kasus korupsi 8 triliun memang untuk Johny G Plate sebagai Menkominfo. Masalahnya Johny juga Sekretaris Jendral Partai Nasdem.

Pemberantasan korupsi memang menjadi prioritas untuk membentuk pemerintahan yang bersih. Namun konteks dan suasana politik masa kini mudah saja menafsir peristiwa ini  juga sebagai bagian dari tekanan politik.

Banyak menteri dan mantan menteri yang potensial bermasalah secara hukum. Pemberantasan korupsi atas Johny Plate dianggap tebang pilih. Ia pisau yang tajam untuk oposisi, tapi tumpul untuk kawan koalisi.

Ketiga, diberitakan pula  bisnis Surya Paloh terkena dampak  setelah deklarasi Anies Baswedan sebagai capres Nasdem. Jasa Katering selama 30 tahun di Freeport terancam diganti. Usaha properti milik Surya Paloh senilai 8 triliun macet, yang rencana dapat pinjaman bank pemerintah.

Jika Partai Demokrat atau Nasdem tak lagi mencalonkan Anies, tiket capres Anies gagal di dapat. Tanpa kehadiran salah satu partai itu, koalisi perubahan tak mencapai minimum 20% untuk pencalonan presiden.

Partai Nasdem saat ini (2019-2024) mempunyai kursi di DPR RI sebanyak 59 kursi ini setara dengan 10.26%.

Sedangkan  Partai Demokrat mempunyai kursi di DPR RI sebanyak 54 kursi, ini setara 9.39%.

PKS memiliki  kursi di DPR RI sebanyak 50 kursi, ini setara 8.70%.

Jumlah kursi dari Nasdem, Demokrat, dan PKS yang menamakan sebagai koalisi perubahan sebanyak 163 kursi, ini setara dengan 28.35%.