Kita juga harus mulai membedakan dan memisahkan fasilitas untuk Pejabat dan Keluarganya. Pejabat memang kita bayar. Terus kita berikan fasilitas. Tetapi seharusnya fasilitas tersebut hanya buat si Pejabat. Tidak termasuk istri, apalagi anak-anaknya.

Saya pernah membaca, ada Negara di Eropa yang hanya memberikan Rumah Dinas dalam bentuk Apartemen sederhana dengan satu kamar untuk Pejabatnya.

Jadi Apartemen tersebut hanya boleh ditempati si Pejabat. Kalau misalnya istri dan anak-anaknya ikut tinggal, ya harus membayar.

Jadi Rumah Dinas, Mobil Dinas, apalagi Perjalanan Dinas, seharusnya ya hanya untuk yang Menjabat. Kalau ada Keluarga yang ikut, ya harus bayar.

Baca Juga: Anies Baswedan Bermimpi, Jika Harapkan Dukungan Warga NU untuk Maju Capres di Pilpres 2024

Jangan seperti sekarang. Bapaknya yang pejabat, istrinya ikut jadi Pejabat. Anak-anaknya ikut dilayani seperti Pejabat. Bahkan saudara-saudara, orang tua dan mertuanya semua ikut seperti Pejabat.

Semua minta ajudan. Semua minta di kawal. Terus kapan giliran rakyat dikawal dan dilayani?

Negara yang Aneh! Ngaku Republik Demokrasi tapi lebih feodal dibandingkan sistem Kerajaan!

 #TY (dikutip dari medsos) ***