Pendiri SMRC itu menilai, penurunan kualitas demokrasi dalam indeks ini koheren dengan beberapa peristiwa politik. Seperti, masuknya partai Golkar sebagai partai pendukung pemerintah pada periode pertama presiden Jokowi, di mana sebelumnya partai ini adalah pendukung rival Jokowi dalam pemilihan presiden.

Kemerosotan itu menjadi lebih besar di periode kedua Jokowi ketika Prabowo yang merupakan rivalnya dalam pemilihan presiden diangkat menjadi menteri kabinet.

“(Praktis sekarang) oposisi tinggal PKS dan Demokrat. Itu yang menyebabkan indeks pengawasan eksekutif dan kesetaraan warga di hadapan hukum Indonesia (menurut V-Dem) tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan,” imbuhnya.

Baca Juga: VIRAL, Santri Jadi Korban Bullying di Ponpes hingga Alami Gangguan Kejiwaan, Warganet Open Donasi

Saiful menambahkan bahwa skor-skor demokrasi V-Dem ini dibuat oleh panel ahli yang dianggap mengerti tentang politik di sebuah negara, bukan persepsi opini publik seperti dalam survei-survei opini publik.

Data tentang skor demokrasi di Indonesia dibuat berdasarkan skor yang diberikan tim panel ahli yang dianggap mengerti persoalan demokrasi di Indonesia.

Hasilnya mencerminkan persoalan yang dihadapi Indonesia belakangan ini. Dalam aspek equality before the law, kata Saiful, masih ada kelompok-kelompok minoritas baik sosial budaya maupun sosial ekonomi yang tidak mendapatkan perlakukan setara di hadapan hukum.

Persoalan kedua adalah masalah kontrol legislatif pada pemerintah karena lemahnya oposisi. ***