Saiful menjelaskan bahwa sebenarnya sejak 2004, kondisi demokrasi berdasarkan indeks demokrasi ini memang tidak pernah benar-benar bagus, atau tidak pernah di atas 0,6.

“Kondisi equality before the law dan aspek pengawasan pada eksekutif kita memang kurang bagus atau lemah sejak awal, tapi tidak selemah sekarang,” kata guru besar Ilmu Politik UIN Jakarta tersebut.

Di masa Pemerintahan Jokowi, skor demokrasi Indonesia dalam komponen ini menurun sekitar 10 poin dari 0,52 di awal pemerintahan Jokowi menjadi 0,42 tahun 2022. Saiful menilai bahwa salah satu persoalan melemahnya trend demokrasi ini karena melemahnya oposisi.

Baca Juga: Ini Sosok Istri Orang yang Jadi Selingkuhan Wakapolres Binjai Kompol Agung Basuni, Ternyata...

Di periode pertama pemerintahannya, oposisi pada pemerintahan Jokowi masih cukup kuat, setidak-tidaknya tokoh yang menjadi lawan Jokowi dalam pemilu masih ada di luar pemerintahan. Dalam hal ini adalah Prabowo Subianto dan Gerindra yang ada di parlemen.

Namun di periode yang kedua, skor indeks pengawasan eksekutif dan kesetaraan warga di hadapan hukum Indonesia menurun di bawah 0,5 dan sekarang 0,42.

Hal ini terjadi ketika oposisi melemah yang menandai kurangnya checks and balances atau pengawasan pada pemerintahan karena oposisi melemah.

Saiful menyatakan bahwa memang pemerintah tentu punya keinginan agar pelaksanaan pembangunan berjalan stabil dan tidak ada gangguan. Tapi demokrasi menghendaki adanya oposisi yang bisa mengontrol pemerintah.

Baca Juga: Erick Thohir Ungkap Alasan Utama Timnas Argentina Pilih Timnas Indonesia Jadi Lawan Tanding di FIFA Matchday

“Tidak bisa hanya karena memiliki niat baik, pemerintah menghilangkan hak publik untuk melakukan kontrol dan pengawasan. Kekuasaan harus dikontrol dan diawasi,” tegasnya.