Melakukan reformasi struktural pemerintahan adalah strategi dalam memperkuat fondasi ekonomi Indonesia, agar dapat lentur dan efesien dalam bersaing di tingkat global.

Hal ini dapat saja dilakukan dengan meningkatkan efisiensi dan transparansi birokrasi, memperbaiki iklim investasi dan usaha, mempercepat pembangunan infrastruktur fisik dan digital, serta mendorong budaya riset dan inovasi.

Oleh karena itu, Indonesia harus mampu benar-benar memanfaatkan terjadinya momentum bonus demografi dalam meningkatkan kualitas SDM dan produktivitas nasional. Bonus demografi adalah fenomena ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk usia tidak produktif.

Baca Juga: Surya Paloh Mengadu Pada Publik Bisnisnya Terganggu, Taktik Playing Victim

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bonus demografi Indonesia hanya tersisa hingga 2018 . Jika tidak dimanfaatkan dengan baik, maka bonus demografi bisa berubah menjadi bumerang bencana demografi.

Untuk itu, pemerintah perlu melakukan transformasi sosial ekonomi dan tata kelola yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Beberapa langkah yang perlu dilakukan adalah:

Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dengan memperkuat sektor industri dan hilirisasi produk dalam negeri. Sesegera mungkin melakukan upaya dalam meningkatkan investasi, baik di bidang infrastruktur, energi, dan digitalisasi untuk mendukung konektivitas dan efisiensi ekonomi.

Secara serius melakukan pengembangan sistem pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata untuk seluruh lapisan masyarakat, khususnya di daerah-daerah tertinggal.

Baca Juga: Begini Pesan Erick Thohir dan Jokowi Usai Kemenangan Timnas Indonesia di Final SEA Games 2023

Juga memperluas jaminan sosial serta perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan agar dapat mengakses layanan dasar dan peluang ekonomi. Meningkatkan seluas-luasnya kapasitas penelitian juga inovasi untuk menciptakan nilai tambah dan daya saing produk dalam negeri.